by

105 Juta Denda Yustisi Masuk Kas Daerah

Ambon, BKA- Upaya penegakkan protokol kesehatan lewat Operasi Yustisi yang dilakukan Pemerintah Kota lewat Gugus Tugas Covid-19, dinilai membuahkan hasil. Sebanyak Rp 105 juta, denda administrasi dari pelanggar protokol kesehatan telah dimasukan ke kas daerah.

Keseluruhan anggaran denda tersebut, nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota untuk penanganan Covid-19 di Kota Ambon. Ratusan juga anggaran ini berasal dari masyarakat yang terjaring razia ketika dilakukan Operasi Yustisi, sesuai Perwali nomor 25 tahun 2020 tentang Penegakkan Disiplin Masyarakat Terkait Protokol Kesehatan.

“Kalau hasil denda adminstrasi sejak penerapan sanksi administrasi, yah dengan adanya Perwali 25 implementasi dari Inpres 6. Kurang lebih ada 100 juta lebih denda Yustisi masuk ke kas daerah,” ungkap Kepala Bagian Hukum Pemkot Ambon, Sirjhon Slarmanat, kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (21/10).

Ia menyebutkan, sebelumnya denda Yustisi yang telah dimasukkan ke kas daerah berjumlah Rp 85 Juta. Dan sampai dengan saat ini, kurang lebih ada tambahan Rp 30 juta yang telah masuk kas daerah. Sehingga jika ditotalkan mencapai Rp 105 juta lebih.

Bukan itu saja, sambung dia, ada pelanggar protokol kesehatan yang telah terjaring razia Yustisi, dan belum datang untuk disidangkan. Meskipun begitu, para pelanggar tersebut pasti datang untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon.

Meski ada sanksi berupa denda, namun Pemkot tidak bermaksud untuk mencapai target keuangan. Tetapi, hal tersebut dilakukan untuk bagaimana bisa memberikan peringatan kepada masyarakat, tentang pentingnya protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah.

Dan Operasi Yustisi, tambah Sirjhon, tetap akan dijalankan selama Perwali nomor 25 tahun 2020 itu belum dicabut. Sehingga diharapkan, agar masyarakat Kota Ambon tetap patuh terhadap anjuran pemerintah. Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Ambon. (BKA-1)

Comment