by

16 Aset Tanah Mantan Sekda Buru Disita

BURU-BKA, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru menyita 16 aset bidang tanah milik terpidanan korupsi mantan Sekda Butu, Ahmad Assagaf, Sabtu (14/8).

Mantan Sekda Buru tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah, untuk belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekertariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, sebesar Rp 11.328.487.705.

16 aset bidang tanah milik terpidana yang disita Kejari Buru, tersebar di Desa Wabloy, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru.

Penyitaan itu yang dilakukan Kejari itu dikawal ketat oleh Polsek Waeapo, yang disaksikan oleh Camat Lolong Guba, Anthonius Besan, dan Penjabat Kepala Desa Wabloy, Gafar Besan.

Kajari Buru, Muhtadi, menjelaskan, penyitaan ini dilakukan sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 16/PID.SUS-TIK/PN Ambon, tanggal 14 Januari 2021.

“Hari ini, tim jaksa eksekutor Kejari Buru telah melakukan penyitaan 16 aset bidang tanah yang dimiliki oleh terpidana Ahmad Assagaf. Penyitaan aset ini beralamat di Desa Wabloy,” kata Muhtadi, saat konferensi pers, Sabtu (14/8).

Menurut dia, dalam isi putusan itu, Kejari Buru diberikan kewenangan oleh pengadilan berdasarkan putusan itu, untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset terpidana, apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berketetapan hukum tetap, namun tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp 9,112 miliar.

“Pada bulan Februari, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, ternyata terpidana tidak melakukan pembayaran uang pengganti Rp 9,112 miliar. Oleh karena itu, apalagi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka harta bendanya disita oleh jaksa sebagai pelaksana putusan hakim,” ujar Muhtadi.

Orang nomor satu di Kejari Buru itu menjelaskan, 16 bidang tanah yang berada di Desa Wabloy itu seluruhnya telah bersertifikat, dan tercatat di Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Buru atas nama terpidana Ahmad Assagaf, atas nama istri serta atas nama kedua anaknya.

“16 aset ini semua telah bersertifikat dan tim eksekutor telah memasang plan sita eksekusi. Semuanya ditandai dan sudah diberi batas-batas. Nanti, berikutnya kami akan serahkan ini untuk dilakukan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, untuk dilakukan pelelangan,” ungkapnya.

Selain itu, Kajari Buru mengatakan, jaksa eksekutor juga akan terus melakukan pendataan aset-aset lain yang terdaftar atas nama terpidana Ahmad Assagaf, yang sedang menjalani hukumannya di Lapas Kelas III Namlea.

“Setelah 16 aset ini, tentu jaksa eksekutor akan melakukan pendataan kembali aset-aset yang terdaftar atas nama terpidana atau istri dan anaknya. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat yang mengetahui aset-aset tersebut, dihimbau untuk memberikan informasi kepada tim eksekutor Kejari Buru,” tutur dia.

Dia menambahkan, sebenarnya ada 20 bidang aset tanah dan bangunan milik terpidana korupsi mantan Sekda Kabupaten Buru, yang telah diblokir oleh BPN Kabupaten Buru atas permintaan Kejari Buru. Namun, baru 16 aset tanah yang disita yang berlokasi di Desa Wabloy.

Baca juga: Kodim Saumlaki Latih Paskibraka

“Apabila ada masyarakat yang membeli aset-aset setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kami himbau agar tidak meneruskan transaksinya. Kenapa? Karena aset-aset yang telah kami data sebanyak 20 aset tanah ini, sudah kami blokir. Jadi dari 20 aset yang telah kami blokir, 16 aset sudah kami lakukan penyitaan,” tambah Muhtadi.

Sementara empat bidang tanah milik terpidana yang belum disita, terletak di Kota Namlea. Yakni di Bandar Angin, Lorong Telaga Lontor dan Jalan Baru Nametek. Tiga dari aset tanah ini ada satu dua kos-kosan besar dan satu Pertamini.

“Selebihnya akan kami lakukan penyitaan lebih lanjut. Jadi kalau ada masyarakat yang membeli aset tanah ataupun bangunan, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, supaya berkoordinasi dengan tim Jaksa eksekutor dari Kejari Buru. Karena sertifikatnya sudah diblokir di BPN. Otomatis tidak bisa dilakukan balik nama kepada pihak lain,” tandas Muhtadi.(MSR)

Comment