by

16 Kepala Soa dan Saniri Kian Darat Kesal

Ambon, BKA- Aksi yang digelar Front Peduli Masyarakat Kian Darat di Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada 16 September kemarin, membuat 16 Kepala Soa dan Saniri se-Kecamatan Kian darat menjadi kesal.

Demo tersebut dinilai telah melecehkan tatanan adat Keraton Kian Darat. Nama baik raja selaku simbol adat di Keraton Kian Darat, dinilai telh dicoreng oleh aksi itu.

Karena kesal, 16 Kepala Soa dan Saniri se-Kian Darat mendatangi DPRD Kabupaten SBT, Kamis (17/9), meminta difasilitasi untuk bertemu dengan para pendemo yang tergabung dalam Front Peduli Masyarakat Kian Darat.

Kepala Soa Dusun Watu Bau, Umar Wadjo, mengatakan, terkait kedatangan mereka selaku pemangku adat di kantor DPRD untuk menyampaikan kekesalan serta kecaman terhadap aksi demonstrasi tersebut.

“Jujur, kedatangan kami dari 16 Soa dan Saneri Negeri Adat Kian Darat di Kantor DPRD ini untuk menyampaikan kekesalan kami, terhadap beberapa teman-teman yang demo kemarin, yang tidak beretika. Olehnya itu, kami juga meminta untuk DPRD bisa mempertemukan kami dengan mereka yang demo kemarin. Kami dari Soa dan Saniri Adat tidak berurusan dengan persoalan administrasi pemerintahan negeri Kian Darat. Kami datang ini persoalan adat,” jelas Wadjo.

Senada, salah satu Saniri Negeri Adat Keraton Kian Darat, Munawir Difinubu, menegaskan, selaku Saniri, pihaknya tidak mempersoalkan aksi demonstrasi yang dilakukan terhadap Raja Kian Darat, A. R. Weul Artafela, terkait administrasi pengelolaan pemerintahan Negeri Kian.

Namun menurut Difinubu, yang menjadi masalah itu pernyataan beberapa pendemo dalam orasi, yang dinilai mencoreng nama baik raja selaku simbol adat.

“Selaku Saniri Kian Darat, maksud kami datang ke sini dengan tujuan bertemu dengan bapak-bapak DPRD, karena beberapa warga yang demo kemarin itu juga bicara persoalan adat, yang menurut kita, itu tidak pas. Kita ini tidak ada urusan dengan persoalan pemerintahan, karena itu

urusan raja dengan masyarakat Kian sendiri. Tapi kalau bicara soal adat, ini urusannya berat. Sehingga kami ingin ketemu mereka. Ini mau tau, maunya mereka ini bagaimana. Kalau mereka bicara soal adat, maka mari kita kembali ke negeri adat untuk kita selesaikan disana secara adat,” tandasnya.

Terkait pernyataan atau orasi pendemo yang dinilai mencoreng tatanan adat Kian Darat, utusan dan perwakilan 16 Kepala Soa dan Saniri se-Kian Darat, mengaku, tidak ingin menyebarkan pernyataan itu. Dengan alasan perkataan itu tidak etis untuk dipublikasikan.

Untuk diketahui, kehadiran masyarakat pemangku adat Kian Darat ini ditemui Wakil Ketua DPRD SBT, Ahmad Voth. Mereka diagendakan untuk bertemu kembali pada 22 September. Karena Anggota DPRD komisi A sebagai Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan sedang melakukan tugas keluar daerah.
(LAN)

Comment