by

2021 DPRD Ambon Tak Mampu Hasilkan Perda

beritakotaambon.com,- Dari 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas di tahun 2021, tak satupun yang mampu ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD Kota Ambon. Padahal, anggaran miliaran rupiah telah dikucurkan untuk konsultasi dan pembobotan ranperda, lewat perjalanan dinas 35 wakil rakyat itu.

Hal ini berbanding terbalik dengan anggota DPRD Kota Ambon periode 2014-2019. Saat itu, hampir setiap masa sidang, ada 3-9 ranperda yang ditetapkan menjadi perda. Sehingga ada sekitar 40-an ranperda yang telah ditetapkan menjadi perda oleh anggota DPRD pada periode itu.

Data yang dimiliki media ini, sebelumnya ada 19 ranperda yang diusulkan untuk dibahas pada masa sidang I tahun persidangan 2020/2021. Namun DPRD beserta Pemerintah Kota Ambon sepakat menetapkan 11 ranperda untuk dibahas dan ditetapkan menjadi perda.

Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ambon, kemudian menyerahkan 11 ranperda tersebut ke 3 komisi yang ada, untuk kemudian membentuk 11 Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas 11 ranperda tersebut. Berbagai pembahasan, konsultasi hingga pembobotan ranperda telah dilakukan di sejumlah daerah, lewat perjalanan dinas menggunakan APBD Kota Ambon.

Per anggota DPRD, bisa mendapatkan belasan juta rupiah untuk satu kali biaya perjalanan dinas. Sementara 3 pimpinan anggota DPRD yang ada, bisa mendapatkan puluhan juta rupiah untuk satu kali perjalanan dinas. Belum lagi biaya operasional dan sebagainya.

Sementara perjalanan dinas yang dilakukan di tahun 2021, diperkirakan sudah belasan kali dilakukan oleh sejumlah Pansus yang ada. Anehnya, dari pembahasan 11 ranperda itu, hanya 8 ranperda yang berhasil dilakukan uji publik. Itupun dibatasi jumlah tamu undangan, lantaran mengalami keterbatasan anggaran.

Dan hingga akhir masa sidang III, tahun persidangan 2020/2021 atau awal tahun 2022 lalu, belum ada satupun ranperda yang ditetapkan. Hal ini diduga, lantaran berbenturan dengan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Kota Ambon terkait temuan BPK senilai 5,3 miliar, bahkan diduga telah mencapai 8 miliar lebih. Sehingga seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus yang ada, tidak fokus untuk membahas ranperda sejak November 2021 lalu.

Seluruhnya kemudian sepakat melakukan rapat bersama dengan sejumlah dinas pengusul ranperda, untuk nantinya melihat kembali 8 ranperda yang telah diuji publik, guna ditetapkan di masa sidang II tahun persidangan 2021/2022 ini.

Sementara 3 ranperda yang belum dilakukan uji publik, akan dibahas bersama 15 ranperda usulan baru dari eksekutif Pemkot Ambon di tahun ini.
Sekretaris Bapemperda DPRD Ambon, Cristianto Laturiuw, saat dikonfirmasi mengaku, keterlambatan pembahasan ranperda oleh masing-masing Pansus yang dibentuk per komisi, mengelami beberapa kendala hingga belum mampu menetapkan ranperda tersebut sebagai perda kota Ambon.

Diakuinya, ada beberapa dinas pengusul yang memiliki keterbatasan anggaran, sehingga agak sulit melakukan menyelesaikan beberapa ranperda tersebut. Sementara untuk 8 ranperda yang telah selesai diuji public, belum dapat ditetapkan sebagai perda. Dan itu akan menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk dituntaskan di tahun ini.

“Sebetulnya, lembaga ini (DPRD) pembuat aturan tapi bukan soal banyaknya perda yang dihasilkan. Tapi kita fokus terhadap asas manfaat perda yang kita buat. Atau seberapa efektifnya preda itu dihasilkan. Jadi bukan soal kegagalan Bapemperda sendiri, tapi poinnya kita (Bapemperda) sudah serahkan ke pansus-pansus. Memang ada dinamika yang terjadi, sehingga mungkin seluruh perda tidak mampu dihasilkan. Tapi kami tetap berharap, tidak mengurangi hasil peraturan yang berkaitan dengan pembangunan,” tandas Laturiuw, kepada media ini, Kamis (13/1).

Disinggung terkait dampak anggaran daerah yang telah dikucurkan, Laturiuw mengaku, hal tersebut sudah pasti terjadi. Namun hal ini juga lantaran sejumlah OPD pengusul yang memiliki keterbatasan anggaran.

Salah satunya 3 ranperda yang anggarannya tidak dimasukan pada APBD 2022. Sehingga tidak bisa diselesaikan di akhir tahun atasu masa sidang III tahun persidangan 2020/2021.

“Soal penetapan itu berbentukan dengan waktu masa sidang. Intinya sudah dibicarakan pada masa sidang 1 tahun persidangan 2020/2021 lalu. Sudah sampai tahap uji publik. Catatan, setelah masa sidang kemarin, ternyata ada 3 ranperda Gelar Kehormatan, Pengelolaan Keuangan Desa dan ranperda BUMDes. Ini yang akan dituntaskan di masa sidang II tahun ini. Karena memang ada problem terkait pembahasan di teman-teman pansus, terkait ranperda itu. Tapi setelah konsultasi dengan Kemendagri, itu bisa dijalankan. Jadi nanti kita tuntaskan bersamaan,” sebutnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, di tahun ini ada 15 ranperda baru yang diusulkan. Dan akan ditambahkan dengan 3 ranperda yang belum selesai dibahas, sehingga totalnya menjadi 18 ranperda yang akan dibahas untuk ditetapkan menjadi perda di tahun ini.

Dimana dari 18 ranperda itu, hanya 3 ranperda eksekutif usulan Pemkot Ambon. Sementara 15 ranperda lainnya menjadi ranperda inisiatif DPRD.

“Ada beberapa OPD yang sudah sampaikan pengusulan ranperda, tapi tidak didukung dengan ketersediaan anggaran. Sehingga dialihkan menjadi ranperda inisiatif DPRD. Nantinya kita akan lihat, kalau ranperda bermanfaat bagi masyarakat, mau tidak mau kita ambil langkah untuk bisa ditetapkan menjadi ranperda inisiatif DPRD,” tutup anggota DPRD dua periode ini. (UPE)

Comment