by

Guru di Aru Belum Terima TPP dan Tunjangan

Ambon, BKA- Hingga kini, guru se-Kabupaten Kepualuan Aru belum menerima Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) maupun Tunjangan Khusus Tahun 2020. Padahal, TPP dan tunjangan tersebut harus direalisasikan di tahun 2020 lalu.

Parahnya, hingga di bulan Januari 2021, belum ada tanda-tanda direalisasikan TPP dan tunjangan bagi para tenaga pendidik di Aru. Para guru bahkan mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat belum merealisasikan hak-hak mereka.

“Kami sudah sering mempertanyakan persoalan ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun jawaban yang kami dapat adalah, nanti dibayar tahun 2021 ini,” ungkap salah satu guru yang menolak namanya dikorankan, Senin (25/1).

Jawaban tak menentu tersebut, menurut sumber, sangat tidak relefan. Karena bagaimana mungkin anggaran tahun 2020 harus dibayar di 2021, yang mana laporan pertanggung jawaban keuangan akan amburadul.

“Ini management penatakelolaan keuangan seperti apa ini ? mana mungkin anggaran 2020 dibayar gunakan anggaran 2021. Ini jelas menyalahi aturan,” sebutnya.
Sementara itu, Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Daniel Lecky yang dikonfirmasi mengaku, telah menjelaskan panjang lebar persoalan ini ke para guru.
“Saya sudah menjelaskan tentang keterlambat pembayaran hak-hak para guru ini. Dan tidak ada unsur kesengajaan dalam merealisasi apa yang merupakan hak para guru tahun 2020 tersebut. Jadi kami harap bersabar,” jelasnya

Kata dia, terkendalanya realisasi hak-hak guru-guru tersebut karena pemangkasan dana untuk Covid-19. Sehingga saat pengusulan permintaan anggaran yang ada di DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020 tidak mencukupi. Dan untuk untuk dana TPP triwulan akhir dan tiga triwulan tunjangan khusus guru dimasukan pada anggaran 2021.

“Sebenarnya pada tahun 2020 itu dana cukup. Tapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 kaitan dengan pemotongan dana covid-19, akibatnya kita siasati di tahun 2021,” bebernya.

Dituturkan, sebagaimana tertera dalam documen DPA 2020, untuk TPP guru hanya Rp1.845.600.000, dan tunjangan khusus guru adalah Rp2,419.305.000. Sementara yang dibutuhkan dalam satu tahun anggaran untuk TPP dan tunjangan khusus guru sekitar Rp8 miliar lebih.

“Kita butuh sekitar 8 miliar lebih dalam satu tahun untuk bayar TPP dan tunjangan khusus guru. Karena satu triwulan yang harus terbayar adalah 1 miliar lebih. Namun, hadirnya PMK Nomor 35 tahun 2020, akibatnya dimasukan di DPA 2021,” terangnya

Menurut dia, hal ini merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga saat permintaan gaji ASN bulan Januari 2021, maka sekaligus dengan TPP dan tunjangan khusus guru.
“Kami meminta gaji bulan Januari itu sekaligus dengan TPP dan tunjangan khusus guru. Jadi dalam waktu dekat ini sudah direalisasikan,” janjinya (WAL)

Comment