by

23 Desa Akan Gelar Pilkades di 2021

Ambon, BKA- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Buru memastikan akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, untuk 23 pada 2021 ini.

23 desa itu tersebar pada 10 kecamatan, yakni, Desa Lala dan Karang Jaya di Kecamatan Namlea. Desa Bara dan Kampung Baru di Kecamatan Air Buaya.

Kemudian Desa Waenetat di Kecamatan Waeapo. Desa Hatawano, Wailihang dan Desa Waepotih di Kecamatan Waplau. Desa Batabual, Desa Batu Jungku dan Namlea Ilath di Kecamatan Kecamatan Kecamatan Batabual. Desa Raheriat, Waspait dan Desa Lemanpoli di Kecamatan Fena Leisela.

Selanjutnya, Desa Kubalahin, Grandeng dan Desa Lele di Kecamatan Lolong Guba. Desa Debowae, Waetina, Basalale, Dava, dan Desa Waehata di Kecamatan Waelata. Desa Massarete di Kecamatan Teluk Kaiely. Serta Desa Jikumerasa di Kecamatan Lilialy.

Kepastian pelaksanaan Pilkades serentak di 23 desa tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru, Effendi Latif, di ruang kerjanya, Selasa (27/4).

“Tahun ini, 23 desa di Kabupaten Buru akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Ini disesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Effendi.

Mantan Camat Namlea ini berharap, semoga Pilkades definitif nanti tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sehingga dia menghimbau masyarakat agar nantinya dapat melaksanakan pemilihan dengan demokratis.

“Agar semuanya dapat terlaksana dengan aman dan damai, sehingga menghasilkan pemimpin atau kepala desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri, dan dapat diterima oleh semuanya,” harap Effendi.

Untuk itu, dia akan melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, terhadap berbagai program maupun kegiatan yang dilaksanakan ditingkat desa maupun di pemerintah desa.

“Kemudian akan dilakukan evaluasi terkait progres kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, yang terkait dengan pembangunan infastruktur di desa ataupun pelayanan terhadap masyarakat,” terangnya.

Effendi juga akan mengingatkan jajaran kepala desa, untuk selalu bersinergi dengan para camat, sehingga dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Dia mengingatkan, setiap kepala desa agar selalu transparan dan akuntabel, agar masyarakat mengetahui tentang program apapun yang dilaksanakan di desa.

“Jadi jangan nantinya, apa yang dilakukan oleh kepala desa dinilai oleh masyarakat terkesan sangat tertutup. Jadi jangan seperti itu,” ungkapnya.

Selain itu, Effendi berharap, Badan Pengawasan Desa atau BPD dapat menjalankan fungsi, agar dapat berperan dalam pengawasan terhadap berbagai program yang ada di desa.

“Sehingga tidak terjadi potensi kerugian negara, karena peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, agar dapat dikelola oleh pemerintahan desa dengan baik, supaya bisa mendatangkan income atau pendapatan bagi tiap desa,” pungkasnya. (MSR)

Comment