by

Fery Tanaya Tersangka Dugaan Korupsi PLTMG, Lusikooy: Kami Sedang Gugat Kejati

Ambon, BKA- Upaya Fery Tanaya lolos dari radar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, tumbang. Lagi, untuk kedua kalinya, dia dijadikan tersangka dikasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Selain Fery Tanaya, rekannya Abdul Gafur Laitupa pun ikut diseret menjadi orang yang bertanggungjawab dalam kasus itu.

Fery Tanaya dijadikan tersangka karena melakukan tindak pidana menjual tanah negara kepada PT PLN Wilayah Maluku-Malut. Sedangkan Abdul Gafur Laitupa selaku kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea, dijerat karena turut melakukan pengukuran lahan milik negara kepada pihak PLN.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, setelah melalui serangkaian penyidikan dalam perkara dugaan tindak tidana korupsi itu, penyidik Kejati Maluku telah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Maka ditetapkan dua tersangka dalam perkara itu.


“Setelah dilakukan gelar perkara, maka pada 27 Januari 2021 lalu, telah diterbitkan Surat Penetapan tersangka, masing-masing, Nomor B-212/Q.1/Fd.2/01/2021, tanggal 27 Januari 2021 yang menetapkan F. T dan Nomor B-213/Q.1/Fd.2/01/2021, tanggal 27 Januari 2021, yang menetapkan A.G.L sebagai tersangka,” ungkap Sapulette, di ruang kerjanya, Selasa (2/2).

Sumber jaksa penyidik di Kejati Maluku, mengatakan, untuk dua tersangka itu, penyidik sebelumnya sudah satu kali menetapkan keduanya sebagai tersangka. Hanya saja, karena tersangka Fery Tanaya mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan tipikor Ambon, dan hakim tunggal mengabulkan gugatan itu membuatnya bebas dari status tersangka.

Kalau untuk rekannya, Abdul Gafur Laitupa, Kejati Maluku langsung menerbitkan SP3 dari status hukum. Karena sebelumnya, majelis hakim mengabulkan gugatan praperadilan Fery Tanaya.

“Karena kemarin dia lolos dari praperadilan, Kejati kembali terbitkan Sprindik (Surat perintah penyidikan) baru. Dan kini yang bersangkutan kembali dijerat,” beber sumber, di halaman kantor Kejati Maluku, Selasa kemarin.

Pada kasus itu, kata sumber, diduga Fery Tanaya menjual tanah untuk kepentingan pembangunan kantor PLTMG Namlea kepada pihak PT PLN Maluku secara sepihak. Belakangan diketahui, tanah yang dijual itu merupakan tanah negara, sesuai bukti-bukti kepemilikan yang dikantongi penyidik Kejati Maluku.

Selain itu, proses pembebasan lahan antara PLN UIP dengan Fery Tanaya diduga tidak melibatkan pihak BPN, notaris maupun Pemkab Buru secara langsung.

Dalam perkara ini, Kejati berhasil mengantongi bukti surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah negara seluas 48.654.50 meter persegi, yang entah bagaimana diterbitkan oleh pihak BPN Kanwil Provinsi Maluku.

Bukan itu saja, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan juga terindikasi dimark-up, sehingga negara rugi signifikan, yaitu, dari Rp 36.000 meter per segi menjadi Rp 131.600 meter per segi.

Perbuatan Fery Tanaya itu merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6 miliar lebih.

Menanggapi itu, Henry Lusikooy yang merupakan kuasa hukum Fery Tanaya, meminta Kejati Maluku berhati-hati dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap kliennya.

Pasalnya, dirinya tengah mengajukan gugatan perdata terhadap Kejati Maluku dan BPN Namlea, terkait masalah yang menjadi objek permasalahan perkara itu.

Sehingga, lanjut Losikooy, berdasarkan aturan undang-undang yang termuat dalam pasal 81 KUHPidana, menyebutkan, penundaan penuntutan dapat dilakukan apabila ada perselisihan prayudisial.

Dia menjelaskan, yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari perselisihan prayudisial? Karena menurut UU, jika terjadi sengketa keperdataan sebagaimana yang disebutkan kejaksaan bahwa adanya tanah negara itu.

“Nah, kita sudah informasikan, melalui juru sita Pengadilan Negeri Ambon, membantu Pengadilan Namlea terkait jadwal sidang yang akan digelar dalam perkara perdata yang didugat pak Fery Tanaya. Namun mengapa sampai Kejati tidak mengindahkan hal ini,” jelasnya.

Dia menyebut, Kejati Maluku jika melanjutkan proses penyelidikan dan penuntutan terhadap perkara ini, maka sudah nyata-nyata Kejaksaan melanggar undang-undang.

“Jadi hal ini dilain sisi, Kejati sudah melanggar hukum. Dan pertanyaan saya begini, apakah kewenangan Kejati itu lebih tinggi daripada perintah KUHPidana? Untuk itu, bagi saya sebagai kuasa hukum pak Fery, seharusnya Kejaksaan mempertimbangkan dengan matang permohonan yang diajukan terkait penundaan proses hukum pak Fery dari sisi proses pidananya,” katanya.

Jika Kejati paksakan untuk melanjutkan proses penuntutan kasus ini, lalu dalam putusan perdata yang sedang diajukan Fery Tanaya melalui kuasa hukumnya dan kemudian dinyatakan menang atas gugatan perdata tersebut, katanya, lalu bagaimana dengan proses hukum yang dilakukan kejaksaan.

“Artinya kalau dalam gugatan perdata itu hakim putuskan tanah itu milik pak Fery, sedangkan dalam proses pidana, Kejaksaan bilang tanah itu milik negara, dan proses pidana sudah berjalan, itu bagaimana? Dan kalau begitu, pak Fery pasti tuntut ganti rugi yang besar, karena dia seorang pengusaha yang kemerdekaaannya dirampas oleh kejaksaan. Oleh karena itu, diharapkan Kejati melaksanakan perintah UU, dengan melihat semua pasal-pasal yang ada. Jangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan UU,” pungkasnya.(SAD).

Comment