by

25 Persen ASN Buru Akan Disanksi

Sekitar 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, akan diberikan sanksi karena belum mau berkantor. Pasalnya, baru 70 persen lebih ASN yang masuk kantor di hari pertama, usai cuti bersama perayaan Idul Fitri 1442 H (2021).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru, Effendi Rada mengatakan, kebanyakan dari pegawai yang belum mau berkantor karena telah melaksanakan lebaran Idul Fitri di kampung halaman. Yakni sekitar 25 persen ASN belum mau berkantor di hari pertama.

“Setelah kita kroscek secara total, sudah lebih dari 70 persen pegawai kita yang melaksanakan tugas. Ini akibat kebanyakan PNS kita dari desa-desa, di wilayah Kabupaten Buru. Rata-rata mereka kembali dan melaksanakan lebaran di kampung halaman masing-masing,” terang Rada, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/5).
Dirinya memastikan, seluruh ASN yang melanggar ketentuan libur akan diberi sanksi tegas. Yakni sanksi yang diajukan akan disesuaikan, seperti penahanan gaji secara berkala.

“Kita sudah kasih warning atau peringatan, bahwa tanggal 17 itu batas maksimal. Apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan secara tegas, maka akan kita ambil langkah tegas. Dalam hal penindakan terkait dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Kata dia, sanksi tersebut akan diberikan kepada ASN yang tidak memiliki alasan yang jelas untuk tidak masuk kantor usai libur Idul Fitri.

“Tadi pagi (kemarin) saya sudah cek hanya satu dua yang tidak melaksanakan tugasnya. Ada juga yang sakit, ada juga yang cuti melahirkan dan lain sebagainya. Dan hari ini sudah masuk seperti biasa,” tandasnya.
Menurutnya, larangan mudik dan masuk kantor sesuai waktu yang ditentukan telah disampaikan berdasarkan surat edaran dari MenPan-RB nomor 281 tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan cuti bersama maupun libur nasional dalam rangka pelaksanaan Idul Fitri.

Yakni sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Dalam SKB tersebut, lanjut Rada, telah memutuskan untuk menghapus cuti bersama Hari Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Lebaran Idul Fitri pada 17, 18, dan 19 Mei 2021 dan cuti bersama Hari Raya Natal pada 27 Desember 2021.

Dan terdapat 3 hari libur nasional pada Bulan Mei 2021 yaitu, Kenaikan Isa Al Masih pada 13 Mei, Hari Raya Idul Fitri 13-14 Mei, dan Hari Raya Waisak 2565 pada 26 Mei. Sedangkan untuk cuti bersama hanya 2 hari yakni, 12 Mei pada perhelatan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal pada 24 Desember.

“Olehnya itu, di Pemda Buru telah menindaklanjuti itu dengan mengeluarkan surat edaran Sekda Kabupaten Buru, tentang pemberlakuan sistem pelaksanaan cuti bersama dan libur berdasarkan surat MenPan RB itu. Dan alhamdulillah itu dilaksanakan secara baik dan ditaati,” ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pegawai Bidang Staf Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kantor Bupati Kabupaten Buru, Abdi Detek menambahkan, sejak Senin kemarin, aktivitas perkantoran di Pemkab Buru telah berjalan normal seperti biasa.

“Waktu libur kemarin sudah selesai, dan hari ini (kemarin) kita memulai aktivitas kerja seperti biasa. Kita sebagai aparatur negara kita senang untuk melaksanakan aktivitas dan tanggung jawab kita sebagai ASN,” pungkasnya. (MSR)

Comment