by

3 Tersangka Cold Storage Diperiksa Jaksa

AMBON-BKA, Setelah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi cold storage di Desa Moain, Kecamatan Moa, dan Desa Nuwewang, Kecamatan Letti, penyidik Kejaksaan Negeri MBD langsung bergerak memeriksa ketiga tersangka yang dijerat dalam kasus itu.

Ketiga tersangka yakni, JJK selaku KPA, AG selaku PPK dan ST selaku penyedia jasa.

Kasi Intel Kejari MBD, Richard Lawalatta, mengatakan, pemeriksaan terhadap ketiga tersangka itu dilakukan dalam rangka penyidikan.

“Pemeriksaan dilakukan untuk merampungkan berkas tersangka, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk sidang terhadap kasus korupsi dengan nilai kerugian Rp 1,751 miliar ini,” ujar Lawalatta, melalui selulernya, Jumat (13/8).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap tersangka baru saja dilakukan setelah status mereka sebagai tersangka. Sehingga jika pemeriksaan kedua nanti, ketiga tersangka akan ditahan.

”Nanti pemeriksaan kedua kali, baru tersangka ditahan. Karena ini baru pertama kali diperiksa, saat mereka berstatus tersangka,” tandasnya.

Sebelumnya, Lawalatta mengatakan, berkas perkara tiga tersangka, yakni, JJK, AG dan ST, saat ini sedang dirampungkan penyidik, untuk dilimpah ke pengadilan tipikor Ambon.

Selain melakukan perampungan berkas perkara, lanjut dia, penyidik juga sedang koordinasi ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk proses penyitaan barang bukti (BB).

“Kita sedang koordinasi dengan PN Saumlaki dalam rangka penyitaan barang bukti. Ini semua dilakukan dalam rangka perampungan berkas tiga tersangka ini, untuk dilimpahkan ke pengadilan tipikor Ambon ,” tandasnya.

Data yang dihimpun koran ini di kantor Kejari MBD, pada tahun 2015, Dinas Perikanan Kabupaten MBD menggelontarkan dana sebesar kurang lebih Rp.1.4 miliar, untuk pembangunan dua unit cold storage di Letti dan Moain. Proyek tersebut dikerjakan kontraktor ST.

Baca juga:
Warga Waiheru Didakwa Pakai Narkoba

Namun dalam proses pekerjaan, disinyalir terjadi bagi-bagi pekerjaan pada proyek itu. ST mengerjakan fisik atau bangunan pabrik es tersebut, sedangkan untuk mesin pembuat es diserahkan kepada JK, yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD.

Dalam pekerjaannya, ternyata terjadi kekurangan volume pekerjaan yang dikerjakan ST. Begitu juga dengan mesin pengelola dan pembuat es yang ditangani JK.

Sesuai dokumen kontrak, semestinya mesin produksi es ini mampu memproduksi es sebanyak 2 ton per hari. Namun nyatanya, kedua mesin itu tidak mampu memproduksi es sebanyak 2 ton per hari. Alias, mesin yang dibeli sama sekali tidak sesuai spek di dalam kontrak.

Akibat dari proyek tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara mencapai Rp 1 miliar lebih. (SAD)

Baca juga: Pangdam Rahawarin Terima Kasih Buat Media

Comment