by

30 Saksi Digarap di Korupsi ADD Sirisori Islam

Personel Kejaksaan Cabang Kejari Ambon di Saparua terus menggarap bukti-bukti tindak pidana korupsi dalam kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), tahun 2018 senilai Rp 1,5 miliar lebih, di Negeri Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Buktinya, dari hasil penyelidikan, terhitung kurang lebih 30 saksi diperiksa di kantor Kejaksaan Cabang Kejari Ambon di Saparua.

Kepala Cabang Kejari Ambon di Saparua Ardy mengatakan, sejak kasus ini ditelusuri tim kejaksaan, sudah terhitung 30 saksi terkait diperiksa.

“Ada sekitar 30 orang lebih kita sudah periksa,” ujar Ardy, Minggu kemarin.

Kata dia, rencananya diawal pekan ini, penyidik akan mengagendakan pemeriksaan terhadap penerima rumah layak huni.

“Ada saksi-saksi mendapat rumah layak huni akan kita periksa lagi, sebab, ada beberapa saksi kita belum periksa secara keseluruhan,” jelasnya.

Jaksa yang punya satu bunga melati di pundak itu menambahkan, kepada masyarakat yang sedang menanti progres penyelidikan dari kasus ini, agar bersabar.

“Masyarakat diminta sabar saja, kita sedang bekerja. Semoga kasus ini dapat diungkap secara terang benderang,” tandasnya.

Sekedar tahu saja, Kejaksaan Cabang Negeri Saparua diam-diam mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 senilai Rp 1,5 miliar lebih, di Negeri Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Kacabjari Saparua, Ardy, mengatakan, pengusutan dugaan korupsi ADD dan DD tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari sejumlah masyarakat.

Dari laporan itu menyebutkan, kalau ada indikasi terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan ADD dan DD tahun 2018 di desa tersebut.

“Jadi kita menerima laporan dari masyarakat. Saat ini kita sedang pengumpulan Data (Puldata),” ungkap Ardy kepada BeritaKota Ambon, Minggu, 27 Desember 2019 lalu.

Saat ini, ungkapnya, kasus ini secara resmi sudah ditangani pihaknya. Namun untuk mencari data-data pendukung, perlu dilakukan penelusuran secara mendalam di masyarakat.
“Mereka lapor itu dengan data-data umum. Misalnya mereka bilang ada uang sekian yang disalahgunakan. Tapi tidak melampirkan bukti-bukti, seperti Laporan Pertanggungjawaban dan sebagainya,” jelas Ardy.
Walau begitu, hal itu tidak mengurungkan niatnya untuk mencari bukti-bukti kasus dugaan korupsi ADD dan DD tersebut.
“Tapi tetap kita cari data-data dan fakta lain. Karena memang indikasi banyak proyek yang mark-up, fiktif dan lain-lain,” jelasnya.

Sebagai aparat penegak hukum, dirinya tetap berdiri pada koredor hukum. Sehingga dalam memberantas korupsi di wilayah hukumnya, terkesan tidak ada tebang pilih.
“Pokonya saya pastikan tidak main-main dalam memberantas korupsi. Kalau ada masyarakat yang lapor. Ya tugas kita untuk mengusut. Dan kalau terbukti, maka dihukum sesuai Undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.(SAD)

Comment