by

46 Kendaraan Dinas “Hilang” di Bursel

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru berupaya mengembalikan 46 kendaraan dinas yang merupakan aset milik negara, dengan nilai mencapai Rp 16 miliar selama periode 2009-2016 di Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Kajari Buru, Muhtadi, mengungkapkan, 46 aset milik pemerintah daerah itu sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya atau “hilang”.

“Oh iya, itu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ada 46 kendaraan dinas di Buru Selatan yang tidak diketahui keberadaannya. Dan itu pengadaan 2009 sampai dengan 2016,” ungkap Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (25/4).

Orang nomor satu di Kejari Buru itu menyebut, sejauh ini, baru satu kendaraan dinas yang dikembalikan dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan. Mobil yang dikembalikan itu bermerek Toyota Innova dengan nomor polisi DE 191 KM.

“Iya, salah satunya itu yang baru satu kendaraan dinas yang dikembalikan. Itu milik Pemerintah Daerah Bursel, yang lain masih kami proses. Sementara dari sekertaris daerah di sekertaris daerah sendiri ada empat kendaraan, yang dua Fortuner, satu Toyota Innova dan Suzuki Vitara, informasinya dikuasai oleh mantan anggota dewan yang sekarang tinggal di Ambon,” ujar Muhtadi.

Ia menjelaskan, 46 kendaraan dinas yang digunakan para pejabat yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya, berasal dari 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bursel.

“Menurut hasil pemeriksaan BPK, tidak diketahui keberadaan asetnya ada di mana. 46 kendaraan itu diantaranya di Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, BPKAD, Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan,” ungkapnya.

Menurutnya, bila ke 46 kendaraan dinas itu tidak dikembalikan, maka ada kerugian keuangan negara yang mencapai hingga miliaran rupiah.
“Jadi menurut hitungan BPK, ada Rp 16,6 miliar kerugian keuangan negaranya. Itu dilihat dari awal perolehan kendaraannya,” akunya.

Untuk itu, Kajari Buru pun menghimbau kepada para pejabat tersebut, agar segera mengembalikan aset milik negara itu secepatnya. Apabila tidak, mereka akan dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pemegang kendaraan yang tidak membawa kendaraannya, itu kita kenakan Pasal 10 Undang-Undang Tipikor, dengan ancaman penjaranya paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, serta denda paling sedikit Rp 100 juta,” pungkasnya.(MSR)

Comment