by

50 Persen ASN Pemkab Buru Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru mengeluarkan sejumlah kebijakan pembatasan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan keagamaan, sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di kabupaten tersebut.

Dalam penerapan kebijakan tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buru menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang mulai diberlakukan 12 Juni 2021.

Salah satu kebijakan yang ditempuh, yakni, pembatasan kegiatan pemerintahan, dengan diberlakukan sistem 50 persen ASN dirumahkan atau bekerja dari rumah/work from home (WFH). Sedangkan sebagiannya masih masuk kantor atau 50 persen work from office (WFO). Tapi dipastikan mereka terbebas dari Covid-19.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Buru Nomor: 045.2/143 tahun 2021, dalam rangka pencegahan penularan virus Covid-19 di Kabupaten Buru, yang diteruskan Sekretaris Satgas Penaganan Covid-19 Kabupaten Buru, Azis Tomia, kepada para wartawan, pekan kemarin.

“Bersama ini kami sampaikan SE Nomor 045.2 /143 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan keagamaan yang mulai berlaku Senin, 12 Juli 2021 hari ini,” tulis Azis Tomia.
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru itu menjelaskan, keputusan tersebut diterbitkan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Keputusan ini juga memperhatikan peningkatan kasus aktif yang terjadi saat ini, serta mendukung keberlangsungan usaha di Kabupaten Buru,” katanya.
Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, tertanggal 8 Juli 2021 di Namlea itu, menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan penularan Covid-19 serta memperhatikan peningkatan kasus aktif yang terjadi saat ini, serta mendukung keberlangsungan usaha di Kabupaten Buru, dengan ini mengintruksikan kepada seluruh pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, Camat dan seluruh Kepala Desa agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Ramly menyebutkan, pelaksanaan kegiatan perkantoran tempat kerja (perkantoran pemerintah daerah/Instansi Vertikal/Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) supaya menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dari total pegawai/karyawan.

“Sedangkan kegiatan rapat/sosialisasi/seminar yang melibatkan lebih dari 10 orang ditunda pelaksanaannya. Pelaksanaan WFH dan WFS sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pengaturan waktu kerja secara bergantian dan pada saat WFH, tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain,” tegasnya.

Sementara kegiatan belajar mengajar untuk seluruh jenjang pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan, untuk sekolah yang berada dalam wilayah Kota Namlea dilaksanakan 100 persen daring/online. Sekolah yang berada di luar Namlea, dapat melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka dengan ketentuan menerapkan 50 persen setiap ruang belajar dan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh pengajar/guru/dosen baik ASN dan PTT, wajib melaksanakan vaksinasi.

“Untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai yaitu pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah di masjid, mushola, gereja, pura dan vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan 50 persen dari kapasitas tempat ibadah, mengatur jarak dan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” jelasnya.

Sementara untuk kegiatan tahlilan dapat dilaksanakan maksimal 25 persen dari kapasitas tempat yang disediakan dan tidak ada hidangan makanan di tempat, Acara pernikahan hanya dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan undangan maksimal 10 orang, sementara acara resepsi pernikahan dilarang untuk diselenggarakan, kegiatan kemasyarakatan lainnya (rapat, khitanan, khatmit quran, maupun mauled dan lain-lain) ditunda pelaksanaannya.

Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi seratus persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/toko/supermarket/swalayan/pasar ditetapkan sebagai berikut yakni, pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIT, pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, sementara Pasar Namlea ditutup pada pukul 18.00 WlT.
Selanjutnya, instruksi ini juga mengatur soal pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran, warung makan, rumah makan, kafe, tempat hiburan malam, karoke, pedagang kaki lima, lapak jajanan) antara lain, makan/minum di tempat sebesar 50 persen dari kapasitas ruangan, jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIT. Sementara untuk restoran yang hanya melayani pesan – antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar seluruh tempat wisata dan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata atau area publik lainnya) ditutup. Sementara untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diberikan kepada perwakilan maksimal 10 orang dan yang lain dibagikan langsung ke penerima BLT oleh pemerintah desa.
Ia menambahkan pelaksanaan kegiatan perlombaan dan pertandingan olahraga dan seni ditunda pelaksanannya dan pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditunda untuk sementara waktu.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi seratus persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
“Seluruh warga masyarakat dilarang beraktivitas diluar rumah/tempat tinggal mulai pukul 23.00 WIT hingga pukul 04.00 WIT, kecuali petugas keamanan dan tenaga medis, petugas SPBU, apotek, fasilitas kesehatan dan hotel, masyarakat yang akan berobat atau mengakses layanan fasilitas kesehatan,” tegas Ramly.

Ramly menegaskan jam malam bagi aktivitas warga di masa pandemi Covid-19 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021. “Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021 dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 hari kedepan,” pungkasnya. (MSR)

Comment