by

7.150 KPM Buru Terima Bantuan PKH

Ambon, BKA- Sebanyak 7.150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Buru, telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I, yang diperuntukan bagi setiap keluarga kurang mampu di tahun ini.
Penyaluran BLT PKH ini, berdasarkan koordinasi antara Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buru dan pendamping PKH yang bertugas di Kabupaten Buru.

Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Buru, La Jano Husni mengatakan, selama setahun ada 4 tahap. Yakni setiap tahap itu dibagi per tiga bulan. Dan untuk tahap I tahun 2021, sudah disalurkan melalui rekening KPM masing-masing. Sehingga untuk tahap I mulai dari Januari hingga Maret 2021.

“Mulai tanggal 1 Januari 2021 tahap I sudah cair, Alhamdulillah. Jadi yang dibayarkan tahap I tahun 2021 itu ada 7.150 KPM yang terima untuk Kabupaten Buru tahap I yang tersebar di 10 kecamatan,” kata La Jano, saat ditemui koran ini, di Kantor Dinsos Kabupaten Buru, Rabu (3/3).

Pria yang akrap disapa Eno ini menjelaskan, secara total anggaran yang digunakan untuk pembayaran penerima PKH di kabupaten mencapai Rp.5 miliar lebih untuk 7.150 KPM tahap I. Dimana pembayaran tersebut langsung dari pusat ke rekening KPM.
Dan pada tahap I kemarin, ada permasalahan anomali Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengakibatkan banyak pengurangan penerima PKH di Kabupaten Buru.

“Untuk Kabupaten Buru 5 miliar lebih itu tersebar di seluruh kabupaten Buru, pada 10 kecamatan dan 82 desa definitif. Memang kemarin kami ada permasalahan anomali NIK ya, jadi ada anomali banyak KPM yang belum konek ke Capil. Sehingga ada beruban yang cukup besar, pengurangan itu kami sebut anomali itu hasil pemantauan kementerian, jadi belum dibayarkan,” ungkapnya.

Menurut Eno, PKH ini bantuan tunai bersyarat artinya tunai. Jadi dalam bentuk uang cash atau tunai, yang disalurkan melalui rekening masing-masing KPM.
“Jadi setiap KPM itu punya rekening Bansos dan punya ATM Bansos, disertai dengan buku tabungannya. Jadi untuk proses transaksi setiap KPM ambil sendiri di agen-agen terdekat atau ke ATM terdekat,” paparnya.

Ia mengungkapkan, data penerima PKH setiap tahap penerimaan bantuan itu ada perubahan. Yakni tergantung dari pada komponen dalam keluarga yang penerima PKH, apakah komponennya masih memenuhi syarat atau tidak.

“Data penerima PKH itu dinamis, contoh seperti ini misalnya bulan 7 ini kan pasti ada yang lulus SMA andai kata, dalam KPM itu hanya misalnya dia kategori terakhirnya SMA ini yang sudah kelas 3. Ketika dia lulus ditahap berikutnya, pungut akhiran misalnya nanti di bulan 7, lalu kami finalisasi. Berarti di tahap berikutnya, yang bersangkutan sudah tidak masuk dalam bantuan lagi. Karena sudah hilang dari kepesertaan PKH. Datanya tetap ada, tapi data bayar sudah tidak masuk karena dia masuk di graduasi alami,” papar Eno.

Kata dia, graduasi mandiri sejahtera adalah keluarga penerima manfaat yang sudah mengikuti program bansos. Namun secara sukarela mengundurkan diri, karena dianggap sudah mampu mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

“Lalu kemudian PKH juga ada graduasi mandiri, jadi graduasi mandiri itu misalnya bagini sudah layak ini, sudah mampu berdasarkan berbagai macam instrument. Lalu kemudian diverifikasi oleh teman-teman pendamping dan dikombinasikan kepada yang bersangkutan, dan dikombinasikan dengan desa untuk dinyatakan graduasi mandiri. Itu juga serta merta ditahap berikutnya langsung di masuk lagi, misalnya kaya gitu. Jadi kami ada pemantauan setiap tahapan,” pungkasnya. (MSR)

Comment