by

75 Tahun Indonesia Merdeka, Maluku Masih Miskin

Mengenang Sejarah Kemerdekaan

oleh: Hamid Fakaubun (Pengurus KNPI Kota Ambon)

Setiap 17 Agustus, bangsa Indonesia bersukacita merayakan hari kemerdekaan. Tepat pada 17 Agustus 1945, perjuangan masyarakat Indonesia lepas dari belenggu penjajahan selama ratusan tahun akhirnya terwujud.

Pada momen tersebut, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, dengan dibacakannya teks proklamasi Indonesia oleh Presiden Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat.

Merebut kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan yang sangat berat. Namun, para pahlawan tetap semangat dan rela berkorban jiwa, serta raganya.

Kenapa dipilih angka 17 bukan yang lain?
Dipilihnya tanggal 17 Agustus tentu ada alasan tersendiri. Soekarno punya alasan memilih tanggal 17 Agustus untuk memproklamirkan kemerdekaan.

Kenapa angka 17 yang dipilih. Karena dalam kalender Jawa, 17 Agustus 1954 jatuh pada hari Jumat Legi. Dalam bahasa Jawa, legi memiliki arti manis. Soekarno juga mengaitkan tanggal 17 dengan peristiwa turunnya Al-Quran serta jumlah rakaat salat yang harus dilakukan umat Islam dalam sehari.

Provinsi apa saja mendukung Kemerdekaan RI saat itu?
Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, menunjuk Presiden dan Wakil Presiden pada 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mulai menyusun alat kelenggkapan negara.

Pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua dan membentuk Pemerintahan Daerah. Saat itu, Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil “Nusa Tenggara”, Sumatera).

Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut: Sumatera (Mr. Teuku Mohammad Hassan), Jawa Barat (Sutarjo Kartohadikusumo), Jawa Tengah (R. Panji Suroso), Jawa Timur (R. A. Suryo), Sunda Kecil atau Nusa Tenggara (Mr. I. Gusti Ktut Puja), Maluku (Mr. J. Latuharhary), Sulawesi (Dr. G.S.S.J. Ratulangie), serta
Borneo atau Kalimantan (Jr. Pangeran Mohammad Noor).

Apakah nilai-nilai Pancasil sudah di jalan selama ini?
Salah satu pencapaian peradaban yang menyatukan manusia Indonesia sebagai bangsa dan satu negara adalah Pancasila.

Sebagai capaian peradaban bangsa, nilai-nilai Pancasila tidak hadir dan datang begitu saja sebagai kesepakatan politik. Akan tetapi nilai-nilai tersebut digali, direnungi, dimusyawarahkan, kemudian disepakati oleh para pendiri bangsa, dan selanjutnya dirumuskan sebagai dasar negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana kata Presiden Republik Indonesia pertama menyebutkan, Pancasila sebagai “philosophische grondslag”, yaitu, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk membangun Indonesia merdeka.

Kemudian, Wakil Presiden Indonesia pertama, Mohammd Hatta, memposisiskan Pancasila sebagai idiologi negara yang membimbing politik negara dan hukum tata negara Indonesia.

Dan Yudi Latif menyatakan pancasila sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan. Lanjutnya, Pancasila memiliki landasan ontologis dan epistimologis aksilogis. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas dan aktualisasinya, yang di pahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten agar dapat menopang pencapaian agung peradaban bangsa dan kemudian dapat mendekati terwujudnya “Negara Paripurna”.

Sebagaimana Pidato Fonding Fathers (Bapa Pendiri bangsa Indonesia) Bung Karno dalam Pidatonya 1 juni 1945 pada Hari Lahirnya Pancasila, dalam visi emansipasinya mengenai ide “keadilan sosial”, dia berkata “bahwa dengan prinsip kesejahteraan, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, juga tidak akan dibiarkan kaum kapitalis merajalela”.

Usul-usul mengenai ide “keadilan sosial”.
Sesuai dengan judul Bab tentang kesejahteraan sosial, Pasal 33 dan 34 ini merupakan core realisasi ide “keadilan sosial” yang diadopsi oleh konstitusi Indonesia dan menurut Doktrin Bung Karno, pasal-pasal tersebut merupakan perwujudan kongkrit dari “demokrasi ekonomi” dalam tata hukum Indonesia dan dipertahankan sepanjang sejarah konstitusi republik Indonesia.

Memasuki Usia 75 Tahun Bangsa Indonesia belum mampu menerjamahkan dan mengimpelemintasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakatnya. Terutama masyarakat yang berada pada wilayah Indonesia Timur?

Menurut data yang dirilis BPS dalam Berita Resmi Statistik 15 Juli 2019, berikut ini adalah daftar provinsi termiskin di Indonesia. Provinsi-provinsi mana saja itu?

Provinsi termiskin di IndonesiaPersentase Maret 2019 (%)Persentase September 2018 (%).
1.Papua27,53.27,43.
2.Papua Barat22,17.22,66.
3.Nusa TenggaraTimur21,09.21,03
4.Maluku17,69.17,85

Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir tahun 2019 menunjukan bawah Provinsi yang berada pada Indonesia timur pada umumnya dan Maluku pada khususnya menunjukan bawah Negara ini tidak serius memperhatikan dan mengurus kebutuhan masyarakat yang berada berada wilayah Indonesia Timur. Kesenjangan ini sengaja dibiarkan kenapa sebab, setiap pergantian pemimpin negara ini dari periode ke periode angka kemiskinan tidak pernah bergeser, daerah-daerah ini saja yang mendapatkan prestasi kemiskan, kenapa saya katakan Prestasi sebab dari angka di kejuaraan yang dianggap berprestasi adalah angka yang kecil makanya kemudian saya katakan itu sebagai prestasi yang diberikan kepada Negara kepada Provinsi-Povinsi yang berada pada Wilayah Indonesia Timur.

Jadi saya mau sampaikan bahwa Ini bukan narasi-narasi provoktif untuk memanas-manasi rakyat, tetapi ini sebuah fakta yang harus disuarakan dan harus ditindak lanjuti oleh pemerintah. Kemudian itu data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) satu tahun terakhir. Kemudian ini baru data Kemiskinan, data pendidikan, ekonomi dan lain-lain pasti juga menempatkan urutan yang sama.

Di 75 tahun kemerdekan, negara sudah melakukan apa untuk Provinsi Maluku?
Para pemimpin negeri ini harus belajar kembali dan membuka buku-buku sejarah kemerdekaan negara ini, agar melihat konsistensi peran masyarakat Maluku dalam memperjungan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kalau kesenjangan dan keadaan seperti ini dibiarkan melebar terus-menerus, jangan marah kalau masyarakat Maluku nantinya mengitrupsi negara lewat berbagai gerakan-gerakan dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat di Maluku.

Kita Mempertanyakan Peran negara?
Mengkritisi negara disin,i bukan berarti kita mendukung gerakan-gerakan sporadis bergerak bebas, semisal Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Kami meniliai RMS hanyalah sekelompok kecil orang-orang yang selalu berkoar-koar mengatasnamakan masyarakat Maluku. Kami sadar sungguh, bahwa RMS memiliki kecacatan, sehingga tidak layak untuk dididukung dan apalagi diperjuangkan.

Negara tidak boleh meragukan patriotisme masyakat Maluku, sebab jejak sejarah kemerdekaan Indonesia juga andil dari para tokoh dan masyarakat Maluku.

Makanya Presiden pertama NKRI pernah bekata “Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia”. Berangkat dari sejarah ini, maka yang negara lakukan harusnya adalah memamujukan kesejahtraan masyarakat Maluku lewat kebijakan-kebijakan strategis dan perlakuan-perlakukan yang khusus, untuk menjawab kesenjangan yang selama ini terjadi di republik ini.

Kemudian kita mengintrupsi dan mengkritisi negara, karena kita menilai negara tidak serius dan tidak proaktif dalam menjalankan perintah konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Maluku?
Berangkat dari landasan historis dan konstitusional tersebut diatas, maka tibalah saatnya pada perayaan HUT NKRI yang ke-75 tahun ini agar seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bangkit kembali, kemudian meyatukan presepsi untuk sama-sama mengintrupsi negara dan meminta pertanggung jawaban negara atas kelalaiannya ini, karena tidak mengindahkan perintah konstitusi dan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (rechside) bangsa ini. Sekaligus memberikan pelajaran kepada negara, bahwa Maluku bukanlah wilayah eksperimentasi politik dari aktor elite politik yang gila akan kekuasaan dan rakus sertah haus sumber daya alam.

Apa harapan Maluku di HUT NKRI yang ke- 75 tahun ini?
Kata Bung Karno “Jangan sesekali melupakan sejarah”.
Negara jangan terlalu sibuk menguras pikiran dan tenaga mempersoalkan Sila ke-3, yaitu, Persatuan Indonesia. Harusnya yang negara seriusi adalah sila Ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab soal persatuan, setiap tahunnya kita sudah merayakan bukti persatuan. Yang kita belum rayakan dan rasakan dari kemerdekaan ini adalah soal keadilan sosial.

Jadi, 75 tahun bukanlah usia yang muda lagi. Maka momentum HUT Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, semoga negara tidak amnesia terhadap sejarah perjuangan Provinsi Maluku dalam memerdekaan Negara Kesatuan dari Republik ini.

Negara Indonesia belum mampu menerjamahkan dan mengimpelemintasikan nilai-nilai Pancasila ke kepada masyarakatnya. Terutama masyarakat yang berada pada wilayah Indonesia Timur pada umumnya, dan Maluku pada khususnya. Yang kita rayakan selama ini hanyala serimonial kemerdekaan, sementara substansi dari kemerdekaan belum kami rasakan.(*)

Comment