by

76.464 Pelaku Usaha Usul Bantuan UMKM BUPM


UMKM SBT Tidak Ada

Ambon, BKA- Berdasarkan data Dinas Koperasi (Dinkop) Provinsi Maluku, data ulasan penerima bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BUPM untuk Provinsi Maluku sebanyak 76.464.

Dari jumlah tersebut, belum ada satu pun usulan yang disampaikan dari pelaku UMKM dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Sedangkan kabupaten/kota lainnya ada.

“Berdasar rekap data yang ada di dinas provinsi, pengusul penerima UMKM BUPM dari kabupaten/kota di Maluku, mines SBT, baru sebanyak 76.464 pelaku usaha,” akui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Muhammad Nasir Kilkoda, pada awak media, Senin (16/11).

Bantuan UMKM BUPM, terang Nasir, merupakan bantuan Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UMKM, berupa bantuan langsung tunai bagi usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha.
Dengan demikian, masyarakat pemilik UMKM di kabupaten/kota di Maluku punya kesempatan besar untuk mendapat bantuan pusat sebesar Rp 2,4 juta tersebut.
Bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan untuk menyubsidi pelaku usaha di masa pandemi itu, kini terbuka lebar dan pengajuannya juga cukup mudah.
“Masyarakat yang memiliki usaha mikro atau kecil bisa memanfaatkan program bantuan pemerintah bagi pelaku UKM (BUPM) itu dan bisa mendaftar lewat tempat dan lokasi yang ditetapkan pemerintah.

Mereka yang termasuk pelaku UKM di antaranya petani, pekebun, pedagang, penjual keliling, pedagang di pasar, seniman dan pelaku usaha kecil lainnya.

Program bantuan tersebut sudah berjalan sejak Agustus lalu dan berakhir di November. Sebagai penanggungjawab data penerima bantuan diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, hanya mengusulkan sesuai data yang diterima dari kabupaten/kota masing-masing.

“Program ini sudah jalan sejak bulan Agustus kemarin. Memang bantuan ini sasarannya bukan UMKM secara umum, tapi usaha mikro kecil saja. Kenapa hanya usaha mikro, karena hasil riset Kemenkop menunjukan bahwa usaha mikro adalah yang paling terdampak dengan pandemi Covid-19. Sehingga pemerintah punya perhatian serius untuk membantu membangun usaha-usaha kecil, yang memang paling banyak kena dampak pandemi,” tandasnya.

Meskipun diakuinya, bukan hanya pihaknya yang telah melakukan pendataan. Sebelumnya, juga telah dilakukan oleh lembaga lainnya, seperti, perbankan maupun PT Permodalan Nasional Madani (PNM), termasuk Koperasi. Sehingga data yang ada pada lembaga tersebut yang lebih dulu dana bantuannya keluar.

Untuk data yang ada di Dinkop Provinsi Maluku, rencananya akan disampaikan ke pusat pada 25 November nanti. “Setelah itu sudah tidak ada lagi data baru penerima bantuan,” pungkasnya.
(RHM)

Comment