by

Ada Bukti Baru di Kasus Poltek

Ambon, BKA- Meski kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu, sesuai pengakuan Direktur Poltek Ambon sudah diselesaikan dan tidak lagi ada masalah, namun bukti-bukti baru terkait praktek KKN yang dilakukan para petinggi di kampus tersebut semakin tercium.

Hal ini tentu bisa menjadi data tambahan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

“Untuk diketahui pada saat pencairan dana 100 persen, pada 23 Desember 2019, sejumlah panitia tidak tahu sama sekali dengan hal itu. Karena mereka tahu, barang peralatan untuk praktek mahasiswa itu tidak ada di tempat. Pencairan juga dilakukan tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang. Panitia yang hadir juga sebagaian saja, karena sudah disetting oknum petinggi Poltek itu sendiri. Hal ini mesti menjadi catatan kepada penyidik Kejati Maluku untuk mengusut kasus ini,” ungkap sumber di Poltek Ambon yang menolak namanya dikorankan, Minggu (17/1).

Kata dia, Kejati Maluku perlu bekerja ekstra dalam kasus ini. Sebab baru-baru ini, Direktur Poltek melakukan rapat koordinasi dadakan dengan mengundang semua kepala bagian dan sub bagian.

Disitu peserta rapat mengatakan, bahwa ada keterlambatan bahan praktek. Tiba-tiba, yang bersangkutan naik pitan. “Tiba-tiba direktur dalam rapat bilang, siapa yang bilang saya tersangka? Nanti lihat. Jangan main-main dengan saya,” ungkap sumber itu.

Untuk itu, dia minta Kejati Maluku untuk memperhatikan kasus tersebut. Karena memang dananya mencapai Rp 9 miliar. “Pengakuan direktur sepertinya tidak merasa bersalah dalam kasus ini,” tambahnya.

Selain itu, sumber mengungkapkan, waktu panitia dipanggil untuk menandatangani berita acara penerimaan barang, sebagian panitia tidak mau tandatangan. Mereka menolak, karena belum melihat barangnnya.

Selain itu, lanjutnya, jika di hitung dari kesalahan panitia, proyek ini seharusnya sudah ada denda keterlambatan. Jika dikalkulasi dana pengadaan peralatan total Rp 9 miliar lebih, kalau terlambat diadakan satu bulan, maka dendanya Rp.300 juta. Hal itu berdasarkan nilai kontrak.

“Lalu kalau terlambat 5 sampai 6 bulan, denda berapa ribu. Ini ada pencucian uang juga disitu. Kejaksaan diminta kerja intens dalam mengungkap kasus ini,” tandasnya.

Terpisah, salah satu praktisi hukum Maluku, Rony Samloy, mendukung penuh kerja Kejati Maluku dalam menuntaskan perkara itu.

Menurutnya,jika memang siapa yang diduga bertanggujawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon ini, Kejati harusnya betul-betul menjerat dia sesuai hukum yang berlaku.

“Prinsipnya saya mendukung, karena memang tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini. Kejati Maluku kita percayakan untuk menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya,” tandas Samloy.

Berita sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, tim penyelidik hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu.

”Saat ini Kejati masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,ikuti saja,” tandas Sapulette.

Untuk diketahui, Kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modusnya, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun tenggat waktu yang disepakati, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen. (SAD).

Comment