by

Ada Temuan BPK di APBD 2020

AMBON-BKA, Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, mengungkapkan, dari hasil audit APBD 2020, ada temuan yang diperoleh BPK. Sehingga ada sejumlah anggaran yang dikembalikan Pemerintah Provinsi Maluku ke Pemerintah Pusat.

Bukan hanya itu, BPK juga menemukan kesalahan sistim pelaporan adiministrasi. Sehingga Pemerintah Provinsi Maluku juga diminta untuk melakukan perbaikan.

Namun menurut Sangkala, temuan BPK tersebut hal biasa setiap pelaksanaan audit. Sehingga semua temuan itu telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk dengan sejumlah rekomendasi BPK.

Baca juga: Polisi Musnahkan 25 Bak Rendaman Emas Ilegal

Bahkan DPRD juga telah meminta agar rekomendasi BPK diperhatikan dengan sungguh-sungguh, untuk dilakukan perbaikan, baik yang bersifat adiminstratif maupun kerugian yang harus dikembalikan sesuai hasil temuan tersebut.

Anggaran yang dikembalikan Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Pusat, sesuai hasil temuan audit APBD 2020, diperkirakan kurang dari Rp 1 miliar.

“Saya tidak bisa memastikan berapa temuan uang negara yang dikembalikan. Tapi yang pasti banyak. Itu ada pada beberapa item penggunaan APBD itu sendiri, ada kelebihan bayar yang harus dikembalikan. Jadi ada yang bersifat pengembalian, ada juga yang bersifat adiminstrasi,” akui Sangkala, Selasa (3/8).

Sementara Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD dan BUMD dalam pembahasan DIM, lanjut Sangkala, bukan semata-mata mengacu dari hasil temuan BPK.

Tapi hasil audit tersebut, terangnya, merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari Pembahasan Banggar DPRD terhadap LPJ APBD. Tentang bagaimana realisasi anggaran yang disetujui DPRD yang dibelanjakan, sejauh mana realisasi penggunaanya dari sisi capaian pendapatan, realisasi belanja dan dari sisi pembiayaan apa masih tersisa lebih atau tidak.

“Namun hasil laporan BPK itu menjadi dasar bagi kita, untuk melihat bagaimana sistim pengelolaan keuangan kita di tahun kemarin,” bebernya.

Baca juga: Instansi Vertikal Diminta Bantu Masyarakat

Akhir dari putusan dapat Banggar sendiri, kata Sangkala, nanti akan disampaikan dalam pengembalian keputusan dalam paripurna lewat pandangan fraksi masing-masing partai di DPRD.
“Intinya, bahwa semua Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2020 ini sudah diaudit oleh BPK. Dan hasil auditnya juga Pemerintah Daerah sudah siap untuk menindaklanjuti. Yang kami lakukan memang untuk memastikan, kedepan penggelolaanya lebih baik sehingga kekeliruan dimasa lalu, bisa diperbaiki dari waktu ke waktu dalam penggelolaan APBD,” tutup Sangkala.(RHM)

Comment