by

Ada Tersangka Baru Di Korupsi ADD Rarat

AMBON-BKA, Dari sebanyak 12 saksi yang diperiksa di kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, ada bukti baru, yang bisa menjerat tersangka lain.

Kepala Cabang Kejari SBT di Geser, Eckhart Palapia mengatakan, sejauh ini, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Tahun anggaran 2017,2018 dan 2019 yang menyeret terdakwa Muh.Yusuf Rumalean alias Ucu, sudah diperiksa sebanyak 12 saksi di persidangan Pengadilan tipikor Ambon, yang dipimpin hakim ketua Christina Tetelepta.

Menurutnya, dari bukti-bukti yang ada, ada indikasi, uang ini diketahui bukan hanya terdakwa sendiri, namun ada pihak lain.

“Karena itu, kita sementara dalami bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi ini. Sudah 12 saksi yang diperiksa, masih kurang 5 saksi lagi. Nah, nanti sidang periksa saksi bendahara ini baru kita lihat. Karena indikasi keterangannya menonjol disitu,” jelas Palapia, Selasa (10/8).

Baca juga: Tutup di Kejati, Ulemlem Ancam Lapor Kasus Damkar ke KPK

Jaksa berdarah MBD ini mengaku, dari keterangan 12 saksi yang sudah diperiksa, saksi semua tidak mengetahui besaran ADD dan DD yang diterima pemerintah Desa Rarat.

“Dari keterangan saksi-saksi, mereka bilang tidak pernah tahu anggaran dana desa itu berapa, RAB berapa, terus, rancangan anggaran belanja untuk setiap kegiatan nilainya berapa. Ini yang saksi-saksi bilang. Makanya nanti sidang pemeriksaan bendahara dan terdakwa baru kita ketahui,” tandas Palapia.

Sebelumnya diberitakan, dalam dakwaan jaksa mengatakan,  kasus ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan anggaran ADD dan DD kepada Desa Rarat sejak tahun 2017,2018 dan 2019 dengan nilai pertahun sebesar ratusan juta.

Namun dalam realisasi, terdakwa tidak transparan, serta  sejumlah  item di dalam RAB tidak sesuai dengan  kenyataan dilapangan. 

Diantaranya, bantuan bahan bangunan kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan Desa yang didapati fiktif. Padahal Desa Administratif Rarat, setiap tahun menerima dana dari pemerintah hampir mencapai ratusan juta. 

Atas perbuatannya itu, JPU mendakwa melanggar  pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment