by

Ada Upaya Petinggi Poltek Tutupi Kasus Simulator Poltek

Semakin terang benderang penyelidikan kasus dugaan korupsi fiktif pengadaan alat-alat simulator untuk Poltek Negeri Ambon diungkap Kejaksaan Tinggi Maluku, tapi di sisi lain, disinyalir ada upaya, kasus ini Direktur Fentje Salhuteru, Cristina Siwalette dan Josepus Mattitaputy sedang mencari bukt-bukti untuk menutupnya.

Hal ini terlihat, saat ketiga oknum di Pendidikan Tinggi tersebut, melakukan pertemuan tertutup bersama salah satu ahli Hukum dari Unpatti Ambon. Dalam pertemuan itu, terkait dengan upaya mengklarifikasi bahwa pengadaan alat simulator terjadi keterlambatan karena adanya virus corona di Indonesia dan Kota Ambon pada khususnya.

Salah satu sumber anggota Pokja kepada Koran mengatakan, alasan ketiga oknum yang punya andil dalam proyek itu terkait virus Corona sangat tidak masuk akal. Karena kasus Corona atau Covid-19 baru di umumkan, WHO pada 11 Maret 2020. Mengingat waktu berakhir pekerjaan pada 10 Desember 2019.

“Sekarang, dana sudah cairkan 100 persen lewat APBN sebesar Rp.9 miliar lebih, sementara di waktu masa pekerjaan barang tidak ada ditempat. maka patut kita duga, dana yang dicairkan itu ada kongkalikong antara ketiga orang ini. Bukti lain, dana-dana ini ada terjadi kerugian negara sebanyak Rp.1,4 miliar, sehingga jaksa harus mampu mengungkap ini,” ujar Sumber tersebut Minggu kemarin.

Menurutnya, sesuai pepres 16 tahun 2018, seharusnya,Fentje Salhuteru selaku wadir II, Cristina Siwalete selaku pejabat pembuat komitmen dan Josepus Mattitaputy ketua panitia lelang dalam proyek fiktif ini, tidak boleh mencarikan uang kalau barangnya belum ada ditempat. Dan hal ini perlu ketiganya memberikan sanksi kepada penyedia barangnya karena ketentuan kontrak sudah selesai pada 10 Desember 2019 tapi barangnya tidak ada.

“Ini kan barangnya tidak ada ditempat padahal uang sudah cair, semestinya mereka memberi sanksi kepada penyedia atau kontraktor. Tapi ini karena sejak awal sudah ada kerjasama kejahatan atau kongkalikong,jadi mereka anggap ini biasa-biasa saja. Bayangkan proyek 2019, barangnya datang 2020, kemudian uji coba tahun 2020 dan pelatihan 2021. Hal ini harus dikejar tuntas Kejati Maluku, sebab, sejak awal itu dana-dana pengadaan ini sudah tersedia, tapi diduga ada pekerjaan fiktif untuk menguntungkan diri dan kelompok tertentu,” tandasnya.

Pegiat anti korupsi Herman Syamiloy mendesak, Kejati Maluku agar serius dalam penyelidikan kasus ini. Pasalnya, anggaranya proyek ini nilainya miliaran.

Menurutnya, perkara penyalahgunaan ADD dan DD , dengan nilai kerugian ratusan juta saja, jaksa berani ungkap tuntas, apalagi, perkara yang jelas-jelas ada perbuatan fiktif seperti yang terjadi pengadaan simulator Poltek tersebut.
“Jadi saya kita, ada bukti yang jelas, perlu Kejati mengungkap kasus ini sampai akar-akarnya,” tandas Syamiloy.

Terpisah,Asintel Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo mengaku, untuk laporan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat simulator di Poltek Negeri Ambon, saat ini tim penyelidik terus mencari bukti-bukti ada tidak, tindak pidana dalam kasus ini.
“Jadi kita masih mendalami, ada tidak, tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Ikuti saja, prosesnya masih berlangsung,” tandas Martopo Minggu kemarin. (SAD)

Comment