by

Ahli Sebut Ada Kerugian Negara di ADD Porto

Ambon, BKA- Ahli kontruksi dari Poltek Negeri Ambon, Willem Gaspersz yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Ardy, di persidangan mengatakan, untuk kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Porto Tahun 2015-2017, ada terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp. 277.498.277,78. Yang dilakukan terdakwa Marten Abraham Nanlohy.

Hal ini diketahui ketika melakukan perhitungan dilapangan dengan menggunakan metode observasi dengan mengukur langsung pekerjaan fisik di lapangan, yang dibangun dengan ADD dan DD tersebut.

“Jadi metode observasi yang saya lakukan, dengan melakukan pemeriksaan di lokasi dan mengukur pekerjaan sesuai dengan yang terpasang di lapangan serta menghitung volume pekerjaan di lapangan. Dan dibandingkan dengan yang terterah dalam RAB dalam dokumen anggaran,” ungkap Ahli dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Jenny Tulak, Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yeanly Lopulalan.

Dia melanjutkan,proyek-proyek fisik yang dilakukan pemeriksaan fisik misalnya, pekerjaan pembangunan lumbung pangan, pekerjaan tempat curi masyarakat, pekerjaan Instalasi pipa air, pekerjaan Rehabilitasi jalan lingkungan 400 meter, pekerjaan satu buah Paud, pekerjaan pembangunan Rebat Beton 125 Meter, pembangunan satu ruang TK, Posyandu dua buah, pekerjaan jalan penghubung.

“Pada saat saya menghitung volume pekerjaan, ternyata tidak sama dengan harga yang ada dalam RAB, makanya inilah yang menjadi temuan saya, terkait kerugian keuangan negara,” tandas Ahli.

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU menyebutkan, terdakwa diangkat menjadi Raja tanggal 30 November 2017 bersama Salmon Noya selaku Bendahara dan Hendrik Latuperissa
Dimana, Raja Porto melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengelolaan keuangan negeri Porto Tahun 2015-2017 secara tidak benar dan akuntabel dengan manipulasi volume bahan maupun harga bahan sehingga antara nilai harga ril yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dalam laporan pertanggungjawaban.

Nanlohy telah memperkaya diri sendiri bersama bendahara dan sekertaris. Perbuatan mereka itu merugikan negara Rp 328.748.277.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek Posyandu.

Modus yang dilakukan terdakwa bersama sekertaris dan bendahara melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Sehingga harga volume naik dari harga aslinya.

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” ungkap JPU dalam berkas dakwaannya.(SAD)

Comment