by

Ahli Sebut Kerugian Dana BOS Rp.600 Juta Lebih

Ambon, BKA- Sidang kasus dugaan korupsi dana BOS SMK Negeri 3 Maluku Tengah (Malteng), kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (23/3) kemarin.

Sidang kasus dengan terdakwa, Rahman La Jai, mantan kepsek SMK 3 Malteng ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari BPKP, E Wahyudi.
Dalam keterangannya, ahli menemukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp.600 juta lebih.
Hal ini diperoleh berdasarkan data dan keterangan saksi-saksi yang dikonfrontir berdasarkan data yang diterima dari penyidik.

“Setelah kita menghitung semua data yang ada, kemudian kita simpulkan bahwa ada terjadi kerugian negara mencapai Rp.600 juta lebih,” ujar saksi kepada ketua majelis hakim yang dipimpin Pasti Tarigan Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yunan Takaendengan.

Menurut saksi, hitungan yang dilakukan tim auditor berdasarkan SOP yang dipakai untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan kewenangan Undang-undang yang berlaku.

“Kita juga menerima LPJ, menguji LPJ itu, sehingga apa yang kita lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” jelasnya.

Dia mengaku, dari sejumlah modus yang ditemukan, misalnya, ada tandatangan fiktif, mark-up. “Ada beberapa modus korupsi sekali yang kita temukan. Ini semuanya buktinya jelas,” tandasnya.

Jaksa penuntut umum cabang Kejari Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi dalam berkas dakwaannya menyebut, pada tahun 2015-2019 pemerintah mengkucurkan Dana BOS di SMK 3 Malteng di Banda Neira.

Namun, dalam fakta dilapangan,terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS pada sekolah dimaksud, melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum.

Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.

Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku, sebesar Rp 600 juta lebih.
Terdakwa didakwa melanggal pasal 2 dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. (SAD)

Comment