by

Ahli Sebut Penetapan Fery Tanaya Sah Menurut Hukum

Ambon, BKA- Dr. Fahri Bachmid,pakar hukum tata negara, yang dihadirkan termohon yang bersaksi di persidangan Pra Peradilan Fery Tanaya menyebutkan, setelah mencermati semua prosedur penyelidikan yang dilakukan penyidik Kejati Maluku, penetapan Fery Tanaya sudah sah menurut hukum.
Hal ini sampaikan Fahri usai bersaksi di persidangan sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (25/2).

Kata dia, setelah ia mencermati berbagai perspektif yang diatur dalam Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan 130 tahun 2014, putusan perkara tahun 21 tahun 2017, perkara nomor 42 tahun 2015, semua kaidah-kaidah itu telah dipenuhi Jaksa penyidik Kejati saat menetapkan tersangka dalam perkara ini.

“Jadi ini bukan suatu hal yang aneh lagi sebenarnya, penetapan tersangka ini sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan yang cukup,” jelasnya.

Advokat muda berkompeten ini mengaku, dalam penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap Fery Tanaya, tertanggal 25 September 2020, kemudian penetapan tersangka dilakukan pada 27 Januari 2021.
“Jadi serangkaian proses itu saya kira sudah jelas, tidak perlu diperdebat lagi.karena memang penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Itu lah yang tadi saya jelaskan dalam persidangan ini,” bebernya.

Jadi kata dia, putusan MK itu memberikan legitimasi kepada penyidik untuk kembali mentersangkakan Fery Tanaya untuk kedua kalinya. “Jadi saya kira tidak ada masalah,” katanya.
Dia mengaku, putusan perkara MK nomor 130 bukan dimaksudkan perkara extra Ordinary Crime, misalnya, perkara korupsi, perdagangan manusia,dan lain-lain, itu tidak ada. yang dimaksudkan dalam putusan itu adalah perkara pidana biasa, bukan perkara luas biasa.
“Artinya karena perkara ini bukan perkara luar biasa sehingga jaksa harus berikan SPDP kepada pelapor dan terlapor. Tidak masalah sampe kesitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan koran ini, Fery Tanaya, tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjulan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas 10 MV tahun anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, meminta pulihkan nama baiknya serta meminta agar membatalkan status tersangka dan merehabilitasi nama baiknya.

Permohonan ini disampaikan Fery Tanaya melalui kuasa hukum Pemohon saat membacakan materi permohonan melawan Kejati Maluku sebagai termohon dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Tipikor Ambon, yang dipimpin hakim tunggal Adam Adha, Selasa (23/2).
Terdapat dua permohonan yang disampaikan Fery Tanaya melalui tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy dan Hendry Lusikooy.

Kedua permohonan tersebut yakni, pertama, meminta hakim membatalkan status tersangka terhadap Ferry Tanaya, pasca dinyatakan menang pada sidang pra peradilan pertama di tahun 2020 lalu, karena bertentangan dengan ketentuan hukum, dimana perkara yang sama tidak dapat diulang kedua kalinya.
Selanjutnya pada poin kedua, Tanaya meminta Kejati merehabilitasi nama baiknya seperti sedia kala.(SAD)

Comment