by

Ahli Sebut Penetapan Tersangka Fery Tanaya Cacat Hukum

Ambon, BKA- Saksi ahli hukum pidana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH, MH. MSi, menyebut, penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terhadap Fery Tanaya, dalam perkara dugaan korupsi proyek pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea, Kabupaten Buru, cacat demi hukum.

Menurut ahli, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, harus didasarkan atas dua alat bukti permulaan yang cukup, sesuai yang terterah dalam pasal 184 KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981.
Bukti tersebut harus diperoleh penyidik, pada saat dimulainya penyidikan yang dilakukan penyidik. Hal inilah yang harus ditempuh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Karena menurut ahli, bagaimana jika sesorang penyidik itu mendapatkan alat bukti diluar dari proses penyidikan. Maka tentu itu tidak benar menurut hukum. Karena yang diatur dalam pengertian penyidikan, yakni, serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan, mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dijadikan dasar untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka.

“Jadi kalau hal itu didapatkan dari luar proses penyidikan, maka bertentangan dengan pasal 1 angka 14 KUHP, kemudian bertentangan pula dengan pasal 1 angka 2 KUHP UU Nomor 8 tahun 1981,” ungkap Prof. Said Karim, usai memberikan keterangan di persidangan Praperadilan, di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (21/9).

Menurut Prof. Said Karim, penyidik Kejati Maluku kalau menindak lanjuti Surat Perintah Penyidikan atau disebut Sprindik, maka surat perintah penyidikan harus ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Karena menurut ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHP, dan putusan MK Nomor 30 mengatakan, SPDP harus disampaikan kepada terlapor, pelapor atau korban. Dan disampaikan dalam batas waktu paling lambat tujuh hari, setelah SPDP tersebut diterbitkan.

Hal ini merupakan kewajiban hukum sesuai Nomor MK.130/PUU/-12/2015 Tanggal 11 Januari 2016.
“Jadi menurut saya, produk hukum yang dipakai Kejati Maluku dalam menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka itu tidak benar, cacat hukum dan cacat yuridis, yang bertentangan dengan ketentuan di dalam KUHP pasal 1 angka 14 KUHP, kemudian bertentangan dengan putusan MK Nomor 21/PUU/21/12/2014 tanggal 28 April 2015 tentang bukti permualaan yang cukup,” jelas ahli.
Pantau koran ini, pada persidangan Praperadilan yang dipimpin hakim tunggal, Rahmad Selang, kuasa hukum pemohon dari Fery Tanaya, masing-masing, Henry Lusikooy, Firel Sahetapy dan Herman Koedoeboen, menghadirkan dua saksi fakta dan satu saksi ahli.

Sidang dibuka pukul 09.00 WIT, dimulai dengan pengajuan bukti-bukti surat atau dokumen proses jual beli lahan untuk kantor PLTMG Namlea, antara kuasa pemohon dan kuasa tergolong.

Kuasa pemohon mengajukan 9 surat bukti. Sedangkan kuasa termohon yang terdiri dari Oceng Almahdaly, Achmad Attamimi dan Novita Tatipikalawan, mengajukan sebanyak 56 bukti surat.
Saksi Said B di hadapan persidangan, menerangkan, lahan miliknya ikut dibeli pihak PLN untuk dijadikan pembangunan Kantor PLTMG Namlea. Dan lahan tersebut merupakan satu kesatuan dari lahan milik Fery Tanaya.

“Jadi lahan saya itu dipakai untuk pembangunan kantor, sama dengan pak Fery Tanaya. Hanya saja dalam proses pembayaran ganti rugi, berbeda-beda waktu,” ungkap saksi Said, ketika dicecar kuasa pemohon Henry Lusikooy.

Menurut dia, sebelum dilakukan proses pelepasan, terlebih dulu dilakukkan sosialisasi oleh pihak PLN bersama perwakilan Kejaksaan di Kejari Buru.

“Jadi ada 4 orang ditambah saya punya lahan yang ada dalam lokasi proyek itu. Dan sejauh ini, kita tidak dipermasalahkan. Kemudian, dari sosialisasi yang dilakukan, tidak ada dibicakan harga,” tandas saksi.

Sementara saksi Talim Wanmebo dalam kesaksiannya menerangkan, dia merupakan salah satu orang yang menjaga harta benda milik Fery Tanaya yang tidak bergerak di Namlea Kabupaten Buru.
Dan dalam proses jual beli yang dilakukan, Fery Tanaya tidak pernah mengetahui sejak koordinasi awal dalam proses pembelian lahan ini.

Dia menyebut, awal dari proses penjualan lahan tersebut, Ibu Fery Tanaya yang menghubungi Fery Tanaya di Jakarta dan memberitahukan, jika pihak PLN akan membeli lahan milik mereka yang didalamnya ada kebun kelapa yang akan dijadikan kantor PLTMG Namlea untuk kepentingan umum.

“Awal proses pembayaran ini, semuanya PLN yang menghubungi ibu Fery Tanaya. Karena waktu itu pak Fery di Jakarta. Dan saya yang memberikan akta jual beli kepada tim PLN untuk melakukan proses verifikasi. Karena PLN mintanya seperti itu. Semua itu kita lakukan disaksikan langsung Muspika yang ada di sana,” tandas saksi.

Masih dalam kesaksian, saksi ahli Prof. Dr.H.M. Said Karim, SH, MH. MSi di dalam persidangan mengatakan, dalam pasal 109 ayat 1 KUHP menyebutkan, penyidik berkewajiban untuk menyampaikan SPDP, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut.
Jika dalam pelaksanaannya, penyidik tidak melakukan hal itu, maka sudah tentu penyidikan yang dilakukan itu harus dibatalkan demi hukum yang dianut bersama.

Kata ahli, jika dalam penyidikan itu dilakukan pihak kepolisian, maka wajib diberitahukan ke pihak Kejaksaan dan pihak pelapor dan terlapor. Namun jika dilakukan pada penyidik Kejaksaan, maka wajib hukumnya diberitahukan SPDP ke KPK dan pihak pelapor dan terlapor.

“Itu wajid hukumnya seperti itu, dan selang tujuh hari kalau SPDP tidak diberikan kepada pihak-pihak yang saya sebutkan, maka perlu saya tegaskan, semua rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan itu batal demi hukum,” tandas ahli dipersidangan tersebut.
(SAD)

Comment