by

Ahli Sebut RMS Sebuah Negara Yang Sah

Ambon, BKA- Ahli Hukum Internasional Hendry Reinhard Apituley SH. MH menyebut Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan (FKM-RMS) adalah sebuah negara yang sah menurut hukum internasional, sesuai pengakuan deklaratif.

Hal ini disampaikan ahli dalam sidang lanjutan tiga terdakwa RMS yang dihadirkan Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dipersidangan di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (3/9).

Menurut ahli, dari pengakuan deklaratif tersebut, dimana Negara RMS meski diakui atau tidak diakui oleh negara-negara lain, namun RMS itu tetap hidup sampai sekarang ini.

Karena dia suatu negara, maka penyerangan Indonesia terhadap RMS itu merupakan suatu penyerangan antar suatu negara.

Menurut ahli, yang pernah diundang PBB dalam membahas Masyarakat Adat dan Status Kebangsaan Orang Maluku Tahun 2018-2019 ini, hukum internasional pada tahun 1928 telah melarang penggunaan kekuasaan untuk memperoleh dasar alas hak terhadap suatu wilayah.

Ahli juga menepis terkait pendapat ahli dari JPU terkait lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru terbentuk RMS.

Menurut dia, RMS lahir sejak tahun 25 April 1950 sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Yang mana RIS berlaku sejak 27 Desember 1949, dan Republik Indonesia merupakan satu Negara dari RIS.

“Sedangkan NKRI itu terbentuk sejak 15 Agustus 1950, sedangkan Negara Republik Indonesia dibentuk 17 Agustus 1945, saat itu wilayahnya tidak sampai ke Maluku, karena Maluku masuk dalam wilayah Indonesia Timur yang proklamasi pada 23 Desember 1946,” ungkap Hendry Reinhard Apituley dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Ahmad Hukayat, dibantu Feliks R. Wuisan dan Jenny Tulak selaku hakim anggota, sedangkan JPU dihadiri Junet Patiasina.

Menurut ahli, jika memang dalam perkara RMS tersebut, ketiga terdakwa masing-masing, Simon Viktor Taihittu (56), Abner Litamahuputty alias Apet (44), Johanis Pattiasina (52) di hukum berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, maka dari sisi hukum internasional, merupakan hal yang tidak adil dalam penerapan hukum.

“RMS itu merupakan sebuah negara dan harus mendapat sebuah persetujuan dari negara induk, itu sesuai dengan hukum internasional,” tandasnya.

Sebelumnya, Prof. Eddy O.S. Hiariej, salah satu ahli tim hukum Presiden Joko Widodo, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku dalam kasus tindak pidana Makar atau Republik Maluku Selatan (RMS) menyebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka baru ada Republik Maluku Selatan (RMS).

Hal ini disampaikan Prof. Eddy O.S. Hiariej saat memberikan pandangan hukumnya terkait dengan tindak pidana makar yang selama ini dikonsumsi masyarakat.

Menurut dia, Makar dalam bahasa Belanda disebut Anslag dan objeknya itu, apabila menyerang Presiden dan Wakil Presiden.

Comment