by

Ahli Waris Mewar Akan Polisikan TNI AU

Ambon, BKA- Kuasa hukum ahli waris Mewar akan melaporkan pembongkaran papan pembatas tanah yang dilakukan aparat TNI AU, beberapa waktu lalu.

“Terkait pembongkaran yang bertentangan dengan hak ahli waris Mewar ini, kami akan membuat laporan resmi kepada POM AU. Kami meminta dengan hormat komandan POM AU untuk segera memproses laporan kami,” ungkap Ketua Kuasa Hukum Ahli Waris Mewar, Lenarki Latupeirisa, pekan kemarin.

TNI AU akan dilaporkan atas tuduhan pengrusakan barang secara bersama-sama. Sebab pembongkaran itu dilakukan tanpa ijin dari ahli waris Mewar.

“Menurut kami, tindakan pemotongan papan nama tanah ini merupakan tindakan pidana, berupa pengerusakan barang secara bersama-sama,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, pernyataan Danlanud Pattimura Ambon mengenai kepemilikan tanah adalah keliru. “Jika ada pernyataan dari Danlanud Pattimura mengenai status hukum tanah itu milik TNI AU, ini merupakan satu pemahaman hukum yang keliru. Status tanah, jelas milik Husein Mewar,” tandas Latupersisa.

Ditambahkan oleh kuasa hukum ahli waris Mewar lainnya, Jopie Nasarani, menjelaskan, tanah tersebut pernah diperkarakan oleh beberapa pihak pada 2018 lalu. Namum putusan pengadilan, menyatakan, tanah itu berada dalam status tanah qou. Artinya, tidak dimenangkan oleh siapa pun.

“Tanah ini pernah diperkarakan oleh raja Laha Said Laturua melawan TNI AU, kemudian melawan PT. Angkasa Pura Ambon, kemudian melawan BPN Kota Ambon, kemudian melawan Pemerintah Negeri Hatu. Putusan tahun 2018 ini tidak menyatakan tanah ini milik TNI AU. Dengan kata lain, tanah ini dalam status qou, karena tidak ada pengajuan balik hak tanah ini,” jelasnya Jopie.

Dia juga mengatakan, bahwa hak pakai yang diajukan Lanud Pattimura sudah dibatalkan, berdasarkan putusan PK TUN 204.

“Kami minta pak Danlanud untuk membaca PK No 26 yang menjelaskan, bahwa tanah ini terdapat peninggalan sejarah Belanda. Sehingga tanah ex Eigendom Verponding ini resmi milik ahli waris Mewar. Juga dalam PK TUN 204 mengenai hak pakai yang diajukan, sudah dibatalkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembatas tanah atas nama ahli waris Mewar di Desa Laha, kecamatan Teluk Ambon, dibongkar pihak TNI AU. Pembokaran itu, diduga dilakukan secara sepihak, 26 Maret 2021 lalu.

Sekertaris Desa Laha, Fahmi Mewar, mengaku, pembokaran batas tanah milik warga Laha itu dilakukan tanpa surat izin ke Pemerintah Desa Laha. Dan hal tersebut sangat meresahkan warga Laha.

“Jadi tadi ini (kemarin) terjadi hal yang meresahkan warga desa Laha. Pembatas tanah warga atas nama ahli waris Mewar telah dibongkar paksa oleh TN AU. Pembongkaran dilakukan secara sepihak tanpa ada surat izin,” ungkap Sekertaris Desa Laha, Fahmi Mewar, saat menghubungi koran ini, Jumat (26/3).

Ia menjelaskan ahli waris Mewar memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut. Untuk itu, ahli waris akan menindak lanjuti pembokaran ke jalur hukum.

“Jadi ahli waris ini punya bukti kepemilikan tanah. Jadi ahli waris tuntut akan memproses lebih lanjut TNI yang melakukan pembokaran,” tambahnya.

Menurut Fahmy, pembokaran ini dilakukan TNI AU yang mengklaim membawa surat izin pinjam pakai. Padahal, surat tersebut dikeluarkan hanya oleh pihak ahli waris dan PT Fondusing 1069.

“Berdasarkan surat yang diberikan TNI, itu surat izin pinjam pakai. Surat tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh pihak ahli waris dan PT Fondusing 1069. Namun pihak ahli waris tidak ada memberikan surat izin tersebut,” bebernya.

Dituturkan, sebelum terjadi pembongkaran kemarin, sudah ada kordinasi antara pihak Pemerintah Desa Laha dengan pihak TNI AU.

“Sepanjang ini, kami sudah melakukan pertemuan tatap muka dengan pihak TNI. Tapi ahli waris memiliki bukti sah kepemilikan tanah, jadi mereka memasang larangan kegiatan di situ,” ucapnya.

Fahmy berharap, pemerintah daerah bisa memutuskan secara hukum, agar hak kepemilikan tanah tersebut tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“Oleh karena itu, saya minta kelada pemerintah daerah kalau soal status tanah di Angkasa Pura ini milik ahli waris. Sehingga proses hukum kepemilikan memerlukan putusan pasti dari pemerintah,” harapnya.(BKA-1)

Comment