by

Al Walid : PH JP Jangan Intervensi Hakim

beritakotaambon.com – Penasehat hukum Hendrik Salmon alias HS, meminta kepada penasehat hukum JP, agar tidak mengintervensi majelis hakim yang mengadili perkara pidana nomor: 359/Pid.Sus/2021/PN.Amb, dengan terdakwa Hendrik Salmon alias HS, yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Ambon.

Al Walid Muhammad kuasa hukum HS kepada wartawan mengatakan, sebagai kuasa hukum HS, tentunya dirinya tidak mengambil baik kalau kliennya disebut-sebut dipemberitaan media, bahwa HS harus ditahan oleh majelis hakim. Sebab, proses penahanan itu adalah wewenang dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menurut Walid, berdasarkan aturan, penahanan seseorang terdakwa harus berdasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Sehingga sepanjang belum memenuhi syarat-syarat klien saya untuk ditahan. Ya, tidak bisa di tahan. Saya juga meminta kepada kuasa hukum JP agar tidak boleh mengintervensi majelis hakim,” ungkap Walid, Jumat (17/9).

Pengacara muda ini mengaku,terhadap perkara ini, yang menjadi pelapor JP, sedangkan terdakwa adalah HS, sehingga kuasa hukum JP tidak perlu buang-buang tenaga untuk menyebarkan informasi menyudutkan HS di media. Karena semua proses hukum sudah bergulir di pengadilan.

Baca juga: Walikota-Dirjen Kebudayaan Teken MoU

“Sebagai warga negara, klien saya tetap menghormati proses hukum yang kini berlangsung. Apalagi, klien saya adalah seorang akademi yang mengajar soal hukum kepada mahasiswa. Tentunya, dia tau apa yang dihadapi sekarang ini. Sehingga sekali lagi urusan penahanan itu wewenang majelis hakim. Tidak usah dicampur-campur,” katanya.

Dia berujar, semua yang JP melalui kuasa hukumnya lakukan itu,justeru, menunjukan ketakutan psikologis yang berlebihan. Karena sepanjang syarat-syarat objektif dan subjektif terpenuhi untuk terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka, majelis hakim maupun Penegak Hukum tidak bisa menahan terdakwa.

Alwalid melanjutkan, dirinya tidak bermaksud sedikit pun untuk memindahkan proses peradilan atas perkara saat ini diperiksa di Pengadilan Negeri Ambon Kelas 1A ke ruang-ruang publik. Akan tetapi, dirinya memandang perlu untuk meluruskan beberapa disinformasi yang tendensius dan tidak sesuai fakta terhadap HS yang telah beredar luas pemberitaannya di ruang-ruang publik.

“Untuk itu kami Penasihat Hukum HS perlu untuk menanggapinya, demi kepentingan hukum, nama baik, harkat, derajat dan martabat klien tersebut,” jelasnya.

Menurut pengacara muda ini, kliennya HS sampai hari ini masih tunduk, patuh dan menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, demi tegaknya keadilan substantif dan kebenaran materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selian itu, lanjut dia, kuasa hukum JP yang menyebut bahwa JP itu“disabilitas”. Patut dipertanyakan dan diperjelas oleh penasihat hukum JP, apa yang dimaksud dengan “disabilitas” dalam hubungannya dengan pokok perkara yang bergulir saat ini.

Baca juga: Kejati Maluku Gencar Vaksinasi Covid-19

Kata dia, penasihat hukum JP telah dengan sengaja dan sadar melakukan pemutarbalikan fakta yang sesungguh pada publik menyangkut upaya Restorative Justice, mediasi oleh Rektor, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, pihak kepolisian dan atau kejaksaan serta upaya permintaan maaf dari HS.

“Sebenarnya, Restorative Justice, mediasi oleh Rektor Unpatti, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan terkait upaya Permintaan Maaf dari klien kami telah diupayakan secara maksimal. Bahkan sudah tiga kali klien kami berusaha meminta maaf kepada JP, tetapi JP tidak mau. Oleh karena itu, seharusnya penasihat hukum dan JP, seyogyanya fokus saja pada proses peradilan yang sudah berlangsung, supaya perkara menjadi terang benderang,” tandasnya.(SAD)

Comment