by

Almahdaly: Penetapan Tersangka Fery Tanaya Sesuai SOP

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyatakan, penetapan Ferry Tanaya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea, Kabupaten Buru, sudah sesuai aturan dan SOP penyidikan, serta dibarengi dengan alat bukti sebagaimana yang diatur pada pasal 184 KUHAP.

Hal itu dikatakan Oceng Almahdaly sebagai kuasa Termohon Kejaksaan Tinggi Maluku, dalam sidang lanjutan permohonan praperadilan tersangka korupsi Fery Tanaya di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (17/9).

Menurut Almahdaly, seluruh dalil dari alasan pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Tidak didasarkan pada bukti minimal yang cukup, yang diperoleh dari penyidikan. Bahkan sama sekali belum terdapat bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak benar.

“Jadi kita membantah semuanya. Tadi kita sudah bacakan dalam tanggapan Termohon atas gugatan Pemohon, yakni, menyatakan penetapan tersangka telah berdasarkan surat perintah penyelidikan Kajati Maluku Nomor 02/Q.1/Fd.1/ 05/2020 tanggal 26 Mei 2020, serta surat perintah penyelidikan Kajati Maluku Nomor 01/S.1/Fd.1/04/2019 tanggal 30 April 2019. Surat perintah penyidikan dicantumkan dalam surat pemanggilan tersangka atas penetapan sebagai tersangka, karena bukti permulaan yang cukup. Tidak berdasarkan barang bukti adalah tidak benar,” jelas Almahdaly, ketika ditemui di pelataran Pengadilan Tipikor Ambon, usai menggelar sidang Praperadilan tersebut.

Menurutnya, soal penetapan tersangka tidak proporsional dan tidak sesuai dengan KUHAP, tidak sesuai Peraturan Jaksa Agung serta melanggar HAM, dia mengatakan, pihak Kejaksaan telah mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Selain itu, dia mengatakan, lahan pembangunan kantor PLTMG tersebut adalah milik negara. “Soal tanah, itu adalah tanah erfpacht yang tidak bisa dijual beli secara bebas. Tanah negara. Ferry tidak pernah memiliki tanah tersebut,” katanya.

Dia juga menyebut tanah tersebut bukan atas nama Ferry Tanaya, melainkan Abdul Rauf Tuanany. Dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh negara.

Menurutnya, apabila tanah tidak dikonversikan sesuai prinsip-prinsip dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UU PA), maka tanah itu bukan miliknya. “Barang siapa tidak mendaftarkan tanah itu, maka dikuasai negara,” katanya.

Ditanya soal apabila tanah tersebut milik negara dan tidak perlu melewati proses pembeliaan, Almahdaly mengatakan, PLN tidak tahu menahu soal hal ini. Pasalnya, PLN bekerjasama dengan pertanahan.

Setelah mendengarkan tanggapan termohon, Majelis Hakim Tunggal, Ismail Wael, menyatakan, akan kembali melanjutkan persidangan Jumat, 18 September, hari ini, dengan agenda mendengar tanggapan pemohon (Replik) atas jawaban dari Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai termohon.(SAD)

Comment