by

Alokasi Anggaran SMI Tidak Adil

Ambon, BKA- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, mengungkapkan, ada ketidaladilan dalam pengalokasi anggaran pinjaman Rp 700 miliar Pemerintah Provinsi Maluku ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penyerapan anggaran tersebut ke 11 kabupaten/kota, menurut Yermis, tidak merata. Khsusunya bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD), yang hanya diberikan sekitar 20 miliar untuk keduanya. Beda dengan yang diberika ke Kota Ambon, Maluku Tengah (Malteng) dan Buru.

“Ada kabupaten alokasi SMI-nya itu kecil sekali. Ini kan 700 miliar dana SMI untuk Maluku yang mayoritas pekerjaannya ada di Kota Ambon, Buru dan Malteng. Saya tidak keberatan kalau Kota Ambon dapat banyak dan dua kabupaten lainnya. Tapi yang saya keberatan adalah alokasinya tidak profesional,” tegas Yermias.

Kenapa tidak profesional, karena KKT dan MBD alokasi yang diterima terlalu kecil. Tidak mencapai Rp 20 miliar. Sehingga yang menjadi pertanyaan, dalam pengajuan dana pinjaman SMI, apakah dasarnya sudah melalui pentahapan, apa belum?

Tapi karena SMI itu tidak melalui DPRD, sehingga secara internal kelembagaan di DPRD juga tidak mengetahui.

“Paling tidak, kami selaku anggota DPRD yang merupakan representati dari rakyat KKT dan MBD, paling tidak kami ditanya. Sebab kami ini yang lebih mengenal daerah kami. Makanya itu, untuk pemulihan ekonomi, seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku bisa tanya lewat kami, kalau dampak Covid-19 di KKT dan MBD seperti apa, kira-kira program-program yang harus dilakukan di kedua kabupaten itu apa saja. Kalau itu konsepnya pemulihan ekonomi,” terangnya.

Sebaliknya, dengan anggaran yang tidak mencapai Rp 20 miliar dari Rp 700 miliar pinjaman SMI untuk Provinsi Maluku itu, selaku anak daerah dari KKT dan MBD, Yermias merasa seperti dianaktirikan. Tidak ada pemertaan dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Meskipun secara kependudukan di KKT dan MBD, memang jumlahnya sedikit. Kurang lebih 200 ribu jiwa, dari total jumlah penduduk Maluku yang sebanyak 3 juta jiwa.

“Dari sisi jumlah penduduk di KKT dan MBD, kami lemah. Tapi masalah KKT dapat dibawah Rp 10 miliar dan MBD juga dibawah Rp 10 miliar, loh kami ini apakah,” pungkas Yermias.(RHM)

Comment