by

Ambon New Port dan LIN Terancam Gagal

beritakotaambon.com Rencana pembangunan Ambon New Port sebagai pendukung Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku, terancam gagal.

Padahal Pemerintah Pusat (Pempus) telah menjadikan pembangunan Ambon New Port sebagai salah satu proyek strategis nasional, yang akan mulai dikerjakan akhir tahun 2021.

Ancaman terhadap kelanjutan rencana itu muncul dari warga Dusun Batu Naga, Batu Dua dan Ujung Batu yang ada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabpaten Maluku Tengah, yang lahannya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Ambon New Port.

Warga di ketiga dusun itu menntut ganti rugi lahan dari Pemerintah Provinsi Maluku, kalau rencana itu akan dilanjutkan. Apalagi lahan milik warga itu, tidak hanya lahan kosong, namun ada juga bangunan.

Kalau Pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan ganti rugi lahan yang sesuai, maka warga di ketiga dusun itu akan menolak pembangunan Ambon New Port.

Ancaman warga ketiga dusun itu mereka sampaikan ke DPRD Provinsi Maluku, saat mendatangi kantor legislatif itu di kawasan Karang Panjang, Kota Ambon, Selasa(21/9),

Kedatangan puluhan warga Waai itu bermaksud untuk menemui Komisi I DPRD Maluku. Namun tak terwujud, karena sebagian besar anggota DPRD masih melaksanakan anggota reses. Sehinggga mereka hanya diterima Fauzan Alkatiri selaku anggota Komisi III.

Dihadapan Fauzan Alkatiri, warga ketiga dusun itu mempertanyakan keseriusan Pemprov Maluku melakukan ganti rugi lahan dan bangunan, yang sudah mereka tempati puluhan tahun.

Selain itu, warga juga mempertanyakan tidak adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, terkait program Ambon New Port dan LIN, yang sudah masuk program strategis nasional.

Baca juga: Honipopu Bangun Lampu Penerangan Jalan

Koordinator Gerakan Sosial Masyarakat (GSM) Maluku Tim 17 Tiga Dusun, Yani Salampessy, pada pertemuan yang dilangsungkan di ruang Komisi III, mengatakan, saat ini, tim kuasa hukum sedang membantu proses persoalan yang terjadi di tiga dusun di Negeri Waai terhadap rencana mega proyek Ambon New Port dan LIN.

“Gerakan ini, saya diminta warga untuk membantu proses komunikasi dengan Pemerintah Daerah Maluku, terkait dengan nasib dari warga tiga dusun tersebut,” ungkap Yani.

Lewat pertemuan, Yani berharap, ada solusi yang bisa didapat untuk menjawab persoalan yang dihadapi warga. Terutama terkait hak-hak mereka.

Sebab informasi yang berkembang, lanjutnya, bahwa terkait dengan hak-hak warga sudah selesai. Namun kenyataannya, belum selesai. Masih banyak warga yang belum menerima haknya.

“Lewat kami dan tim kuasa hukum yang ditunjuk warga, diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan berbagai informasi yang seluas-luasnya. Informasi yang transparan terkait dengan hak-hak warga,” tandasnya.

Menanggapi keluhan warga tiga dusun di Desa Waai itu, Fauzan Alkatiri mengatakan, apa yang menjadi keluhan warga merupakan hak atas ketidakpastian penjelasan dari pemerintah terhadap program strategis nasional yang akan dibangun di Maluku.

“Namun yang penting kita harus tahu dulu, proses-proses yang sudah dilakukan pemerintah, baik proses administrasi sampai eksekusi. Saya harap, jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang pemerintah lalai mengatasinya. Sekali lagi, kita harus duduk kembali bicarakan hal ini,” ungkap Fauzan.

ia mengaku, sebelumnya telah mendapat informasi dari Kadis Perikanan dan Kelautan (KP) Maluku, bahwa tidak ada lagi masalah terkait dengan proses pembebasan lahan. Namun ironisnya, informasi berbeda disampaikan warga bersama tim kuasa hukum mereka.

“Nah ini temuan, jangan sampai apa yang disampaikan Kadis itu lahan yang berbeda dengan lahan yang ada di tiga dusun di Waai. Sehingga perlu kita bicarakan kembali, bersama pihak-pihak terkait,” pungkasnya.(RHM)

Comment