by

Anggaran Corona Terpakai Rp 28,7 Miliar

Ambon, BKA- Proses penanganan Covid-19 di Kota Ambon hingga 5 Agustus kemarin telah memakan anggaran sebesar Rp 28,7 miliar, dari total Rp 46,9 miliar anggaran penanganan Covid-19. Diantaranya untuk aspek penanaganan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan faktor pendukung lainnya.

Sayangnya, Pemerintah Kota Ambon lewat Gugus Tugas beserta Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, terkesan tertutup soal penggunaan anggaran Covid-19. Karena hingga kemarin, belum diketahui rincian penggunaan seluruh anggaran berdasarkan aspek yang ada. Bahkan Pansus Covid-19 mengaku, belum menerima rincian penggunaan anggaran dari Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Kota Ambon.

Namun sesuai penyampaian Pansus Covid-19, penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di akhir pemberlakukan PSBB transisi tahap II, telah mencapai Rp 22,4 miliar. Sehingga diperkirakan terjadi lonjakan penggunaan anggaran saat pemberlakuan PSBB transisi tahap I menuju PSBB transisi tahap II.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Antony Gustav Latuheru, mengatakan, rapat evaluasi yang dilakukan Gugus Tugas bersama Pansus DPRD tadi (kemarin), Rabu (5/8), untuk menyampaikan informasi terkait langkah Gustu yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19 selama PSBB hingga PSBB transisi.

“Salah satu yang ditekan tadi (kemarin) itu, kita harus terus berikan edukasi agar semua taat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan salah satunya penggunaan masker. Kemudian juga soal JPS, dan kita sudah sepakat yang belum dapat bantuan silahkan ajukan keberatan ke posko pengaduan dan kita akan salurkan,” ungkap Latuheru, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Rabu (5/8).

Disinggung soal penggunaan anggaran Covid-19 selama penerapan PSBB hingga PSBB transisi, Latuheru mengaku, tidak mengetahui secara jelas rincian penggunaan anggaran yang telah terpakai. Namun kata dia, memasuki akhir PSBB tahap II itu, anggaran yang telah terpakai sudah mencapai Rp 22,4 miliar.

“Soal anggaran saya tidak hafal persis. Saya tidak bawa catatan. Tadi kita bahas belum sampai situ. Kalau sebelumnya itu kan 22,4 miliar. Tapi yang pasti ada peningkatan. Karena selain rumah sakit, kita juga harus bayar hotel-hotel yang digunakan sebagai lokasi karnatina. Dan saat ini terisa dua hotel untuk karantina, yaitu ever bright dan hotel Story. Termasuk Balai Diklat Pertanian,” terangnya.

Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengaku, sesuai hasil rapat Gugus Tugas dengan Pansus, total anggaran yang telah terpakai untuk penanganan Covid-19 di Kota Ambon mencapai Rp 28,7 miliar.

“Jadi anggaran yang sudah terpakai hingga tanggal 5 Agustus ini (kemarin) sudah mencapai 28,7 miliar rupiah. Itu pertama untuk aspek penanganan kesehatan, kemudian ekonomi dan sosial terkait JPS dan faktor pendukung lainnya seperti opreasional dan sebagainya,” ungkap Pormes, usai rapat evaluasi penggunaan anggaran Covid di gedung DPRD Belakang Soya, Rabu (5/8).

Ketua Fraksi Golkar ini mengaku, rapat evaluasi yang dilakukan secara tertutup itu membahas dua hal penting, terkait evaluasi PSBB transisi tahap I menuju tahap II serta meminta laporan PSBB transisi dan mengevaluasi anggaran yang telah digunakan hingga kemarin.

Dikatakan, untuk rincian penggunaan anggaran Covid-19 hanya sesuai pembagian yang telah ditentukan sebelumnya. Yakni yang diplot ke penanganan kesehatan mencapai 40 persen, kemudian JPS sebesar 60 persen dan 10 persen untuk faktor pendukung lainnya.

Sehingga diharapkan, penerapan PSBB hingga PSBB transisi dapat menurunkan angka positif Covid-19 di kota Ambon, dan bisa menuju era new normal.

“Kita sementara meminta rincian penggunaan anggaran yang digunakan selama ini. Karena memang baru disampaikan seperti itu, tapi rinciannya akan dimasukan oleh gugus tugas. Dan rapat pansusu yang kita lakukan tertutup agar tidak melibatkan orang banyak karena alasan kesehatan,” terangnya.

Ditanya soal penyaluran bantuan sosial dari anggaran Covid-19, Pormes menilai, penyaluran bantuan sosial sudah 100 persen dilakukan. Artinya, seluruh penerima bantuan telah dicover lewat Dinas Sosial dan DP3MD Kota Ambon untuk penyaluran bantuan sosial baik lewat sembako atau secara tunai ke desa maupun kelurahan yang ada.

Hanya saja, sambung dia, jika ada yang belum menerima bantuan sosial, berarti sementara diupayakan oleh Pemerintah Kota lewat dinas terkait. Karena dari beberapa desa yang ada, penggunaan dana desa (DD) 65 persen serta alokasi dana desa (ADD) 35 persen yang digunakan untuk mengcover desa/negeri yang ada telah habis terpakai.

Dimana jumlah penerima bantuan sosial melebihi dari DD dan ADD yang dimiliki beberapa desa tersebut. Diantaranya desa Batumerah, Hative Kecil dan lainnya. Sehingga saat ini yang sementara diupayakan Pemerintah Kota adalah memasukan bantuan sosial tunai (BST) milik Kementerian Sosial (Kemensos) agar bisa sampai ke desa/negeri.

“Jadi jika ada warga yang benar-benar belum mendapatkan bantuan sosial akibat terdampak Covid-19, segera melapor ke Pemerintah Kota atau DPRD. Karena semuanya sudah terverifikasi oleh pemerintah melalui dinas terkait. Dan kalau yang belum dapat itu sudah terverifikasi datanya, tapi sementara menunggu penyaluran. Karena sementara diupayakan agar yang DD dan ADD yang tidak mampu itu untuk dapat BST,” pungkas Pormes. (UPE)

Comment