by

Anggaran HIV-AIDS Dipangkas Habis Untuk Corona

Ambon, BKA- Anggaran pencegahan HIV/AIDS di Maluku direfocusing secara menyeluruh untuk penanganan Covid-19, oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal tingkat penularan HIV/AIDS di Maluku sejak Januari sampai Oktober 2020 telah mencapai 396 kasus.

Jumlah penularan tersebut berdasarkan data epidemologi HIV/AIDS di Maluku. Yakni untuk total HIV berjumlah 342 kasus dan AIDS 54 kasus, sehingga ditotalkan mencapai 396 kasus.

Memang jumlah ini menurun jika dibandingkan jumlah di tahun 2019, yang mencapai 565 kasus.

Secara kumulatif, HIV/AIDS di Maluku sejak tahun 1994 hingga 2020, telah mencapai 6.482 kasus.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Hengki Birahi, menyebutkan, untuk anggaran pencegahan terhadap penyakit menular HIV/AIDS di Maluku untuk 2020 sebesar Rp 130 juta yang dikucurkan dari APBD Provinsi Maluku. Sementara anggaran yang sama dari APBN untuk tahun 2020 sebesar Rp 200 juta lebih.

Anehnya, seluruh anggaran tersebut dipangkas habis oleh Pemerintah Provinsi Maluku, untuk penanganan Covid-19. Sehingga tidak ada program pencegahan HIV/AIDS yang dilakukan Dinas Kesehatan bersama sejumlah layanan kesehatan maupun stakeholder lainnya, untuk menekan penyebaran penyakit mematikan tersebut.

“Anggaran tahun ini kita dapat 130 juta dari APBD, itu dipotong habis karena Covid-19. Sementara itu kita dapat 200 juta lebih dari APBN, itu juga dipangkas habis. Jadi untuk tahun ini, APBD maupun APBN untuk program AIDS itu habis. Makanya tahun depan kita akan minta lagi 150 juta dan untuk APBN 200 juta lebih. Ada kegiatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku,” tandas Hengki, dalam konferensi pers sambut Hari AIDS Sedunia, di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Selasa (1/12).

Menurutnya, dengan adanya pandemi Covid-19 dengan berbagai protokol kesehatan yang dijalankan, justru mengurangi jumlah penularan HIV/AIDS di Maluku di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Namun akibat pandemi, banyak akses pelayanan yang terhambat.

“Jika dianalisa, barang kali juga masalah pandemi, sehingga bagaimana masyarakat mengakses layanan kesehatan juga sulit. Kita dibatasi segala macam. Mungkin ada juga, tidak tahu ada pasien yang meninggal di kabupaten kota. Kita di provinsi ini kalau ada layanan bisa minum obat, tapi kalau yang jauh, bisa saja begitu. Karna akses kita mau ke Banda atau Seram harus pakai rapid. Itu yang jadi persoalan untuk mengakses layanan,” terangnya.

Dikatakan, untuk memenuhi target 2030 bebas dari HIV/AIDS, Dinas Kesehatan terus melakukan sinergitas dengan sejumlah layanan kesehatan yang ada. Seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Ambon, Rumah Beta, Yayasan Pelangi, Jaringan Indonesia Positif (JIP) dan stakeholder lainnya.

Pengelola Program (PP) Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) Maluku, Chris Hutubessy mengatakan, pihaknya telah melakukan ratusan kegiatan hingga memasuki puncak Peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh tanggal 1 Desember. Dengan tema yang diangkat secara nasional adalah “ Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas 10 Tahun Menuju Akhir AIDS 2030.

Menurut dia, penanggulangan AIDS di setiap daerah harus jadi komitmen bersama. Dan fungsi KPA sendiri untuk membangun koordinasi dan advokasi terhadap kabupaten/kota di Maluku yang hingga saat ini dari sisi program belum maksimal.

“Tanggung jawab KPA kedepan, dalam rangka membantu teman-teman ODA di Maluku, kalau mereka di kabupaten kota lain yang ingin lakukan pengobatan di Ambon, pasti kesulitan. Sehingga Sekretariat KPA Maluku sudah jalan, kami mengusulkan ke Pemda kalau bisa di tahun 2021 harus dibangun rumah singgah bagi teman-teman ODA. Agar kalau mereka tidak punya tempat tinggal, maka bisa tinggal disitu dan ada perhatian dari Dinas Sosial setempat,” paparnya.

Dijelaskan, usulan rumah singgah merupakan salah satu langkah untuk kepentingan bersama. Namun yang menjadi pekerjaan besar terkait stigma dan diskriminasi yang terjadi terhadap teman-teman ODA di kabupaten/kota lainnya di Maluku. Sehingga pihaknya akan terus berupaya bersinergi dengan dinas terkait dan pihak layanan kesehatan lainnya untuk bersama-sama menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Maluku.

“Kalau di Ambon, stigma dan diskriminasi tidak masalah. Tapi bagaimana dengan 10 kabupaten kota lainnya. Kalau dilihat tingkat stigma dan diskriminasi masih tinggi, sehingga perlu kita dorong. Dan ini bukanlah pekerjaan yang gampang, sehingga butuh kerjasama seluruh pihak termasuk masyarakat,” pungkasnya.

Berdasarkan data epidemologi, lanjut Chris, jumlah kasus HIV-AIDS untuk Kota Ambon di tahun 2020 mencapai 226 kasus. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 309 kasus. Sementara untuk kabupaten Maluku Tengah sebanyak 42 kasus, yakni meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 37 kasus.

Kabupaten Buru, di tahun 2020 telah mencapai 5 kasus. Dan jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 12 kasus. Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) di tahun 2020 capai 16 kasus, jika dibandingkan di tahun 2019 capai 69 kasus.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), di tahun 2020 capai 42 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 lalu sebanyak 41 kasus. Kepulauan Aru, di tahun 2020 naik sebanyak 25 kasus dibandingkan tahun 2019 sebanyak 9 kasus. Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2020 ditemukan 3 kasus, yakni menurun dibandingkan 2019 lalu mencapai 27 kasus.

Sementara Seram Bagian Timur (SBT) ditemukan 4 kasus di tahun ini, yakni menurun dibandingkan 2019 lalu mencapai 12 kasus. Kota Tual, di tahun ini ditemukan 15 kasus dan jumlah ini menurun dibandingkan 2019 lalu mencapai 26 kasus. Kemudian Maluku Barat Daya (MBD) di tahun ini ditemukan 14 kasus, yakni turun jika dibandingkan 2019 lalu sebanyak 17 kasus. Dan terakhir Buru Selatan (Bursel) di tahun ini ditemukan 4 kasus, yakni turun dari 2019 sebanyak 6 kasus. Sehingga jika ditotalkan untuk Maluku di tahun 2020 mencapai 396 kasus, yang dibandingkan dengan 2019 mencapai 265.

Tempat yang sama, Pemerhati HIV, Patrik Kaya menilai, perhatian Pemerintah Provinsi Maluku terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS sangat lemah. Dimana seharusnya sudah ada penambahan layanan kesehatan HIV/AIDS di kabupaten/kota. Karena hal tersebut telah disampaikan 10 tahun yang lalu.

“Memang kita tahu, Covid-19 sangat mematikan dan penularannya sangat cepat. Tapi untuk persoalan layanan kesehatan bagi HIV AIDS ini juga harus diprioritaskan. Karena ini sama-sama penyakit menular yang mematikan. Sudah 10 tahun kita suarakan, tapi layanan masih lemah. Dari 11 kabupaten kota yang ada, hanya 3 kabupaten kota. Lalu bagaimana dengan 8 kabupaten kota lainnya,” heran dia.

Dikatakan, layanan tidak terintegrasi dengan baik di sejumlah kabupaten kota. Bahkan par apenderita HIV yang ingin berobat, justru dipersulit karena tidak ada akses layanan.

“Kami mau agar merata di kabupaten kota. Ada layanan pengobatan untuk orang dengan HIV. Kenapa pemerintah daerah cuma melihat pusat sentral untuk pengobatan. Seperti klinik yang baru dibuat oleh Yayasan Pelangi di Ambon yang berhadapan dengan rumah sakit. Itu sangat tidak efektif. Harusnya itu dialihkan ke kabupaten kota lainnya yang masih terbatas layanan kesehatan. Semoga hal ini dapat segera dievaluasi pemerintah daerah,” harap Patrik. (UPE)

Comment