by

Anggaran Reses DPRD Buru Diduga “Digigit Tikus”

Sebesar 75 persen anggaran reses untuk masa sidang II tahun 2021, belum diterima Anggota DPRD Kabupaten Buru hingga 12 Juli 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun BeritaKota Ambon, seluruh anggota legislatif Kabupaten Buru telah selesai menjalankan masa resesnya. Seharusnya sudah terjadi pembayaran anggaran tersebut.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Buru melaksanakan reses mengunakan anggaran yang baru dipajangkan sebesar Rp 5 juta, dari pihak Sekertariat DPRD Kabupaten Buru.

Salah satu sumber terpercaya di Kantor Kantor DPRD Buru, menyebutkan, anggaran reses itu belum dibayarkan sepenuhnya. “Uang reses baru panjar 5 juta rupiah,” ucapnya.

Selain itu, proses pencairan dana reses tersebut terjadi simpan siur, antara pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Buru, Arman Buton. Sehingga ada dugaan kalau anggaran tersebut “digigit tikus” atau disalah gunakan.

Sekwan DPRD Kabupaten Buru, Arman Buton, saat dikonfirmasi, mengakui, anggaran reses Anggota DPRD tersebut belum terbayarkan, karena belum ada realisasi dari Bendahara Umum Daerah.

“Tidak terbayarkan karena permintaan anggaran di Bendahara Umum Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, belum direalisasikan sampa hari ini,” kata Arman, kepada BeritaKota Ambon, Senin (12/7).

Saat ditanyakan terkait kapan akan dibayar, Arman belum dapat memastikan hal tersebut. “Maaf belum tahu,” singkatnya.

Pernyataan berbeda disampaikan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPKAD Kabupaten Buru, Ohorella Syukur, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/7).

Pria yang biasa disapa Hj Ricky itu menjelaskan, anggaran reses Anggota DPRD Buru telah diambil langsung oleh Bendahara DPRD Buru, Siti Hatija.

“Sudah ditandatangani SP2D, jadi sudah direalisasikan. Jadi uang reses sudah pencairan pada tanggal 5 Juli 2021, dan kalau soal itu langsung ke Bendahara Sekwan,” ujar dia.

Menurutnya, dia tidak tahu menahu terkait apakah pengajuan pencarian anggaran dilakukan hanya sebagian atau secara utuh. Namun, pihaknya menandatangi SP2D sesuai yang diajukan.

“Kami keluarkan anggaran sesuai dengan permintaan dari Sekwan. Saya tidak tahu soal sebagian-sebagian dalam pencarian anggaran,” sebutnya.

Dirinya mengaku, tidak mengetahui terkait berapa jumlah yang dicarikan dalam pengajuan permohonan pencarian anggaran reses masa sidang II tahun 2021.

“Sudah diambil SP2D-nya tanggal 5, jadi tergantung dari Bendahara Sekwan mau bayar sebagian atau apakah, saya tidak tahu itu. Dan saya tidak tahu, berapa jumlah yang dicairkan. Tanya mereka (Bendahara Sekwan dan Sekwan) saja,” pungkasnya.

Sementara Bendahara DPRD Buru, Siti Hatija, yang coba dihubungi via telepon maupun WhatsApp, tidak memberi jawaban.(MSR)

Comment