by

Anggota DPRD Diduga Terlibat Korupsi ADD Labuan

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi ADD dan DD di Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang saat ini bergulir di Pengadilan Tipikor Ambon, bakal menyeret nama salah satu anggota DPRD Malteng.

Uang DD dan ADD yang diduga disalahgunakan oleh terdakwa Penjabat Kepala Desa Labuan, Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan, turut digunakan salah satu anggota DPRD Malteng, saat proses pencalonan dan pemenangan dirinya pada pesta demokrasi Pileg lalu.

Jumlahnya sekitar Rp 100 juta. Uang itu diberikan terdakwa Taradji Letahit kepada anggota DPRD itu saat masih proses pencalonan, sesuai perintah terdakwa Punggul Rumahsoreng.
“Ini uang terdakwa Taradji kasi ke oknum DPRD itu, atas perintah pak penjabat kepala desa. Karena penjabat punya keluarga dekat,” beber sumber yang menolak namanya dikorankan, Minggu (31/1).
Bagaimana pembangunan desa bisa berjalan dengan baik, kata sumber, kalau DD dan ADD digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terkait siapa nama Anggota DPRD Malteng yang dimaksud, sumber tersebut menolak untuk menyebutkannya. “Namun sudah ada bukti-bukti catatan pemberian uang disita JPU, ketika melakukan penyidikan dalam kasus ini. Dan eloknya, tanyakan langsung ke jaksa,” tandas sumber itu.

Terpisah, Kacabjari Wahai, Berti Tanate, yang dikonfirmasi, mengaku, semua bukti-bukti keterlibatan pihak-pihak lain, pada waktunya akan terungkap dipersidangan. Karena itu, ikuti saja proses persidangan yang berlangsung.
“Nanti ikuti proses sidang saja, karena semuanya pasti terungkap kalau ada keterlibatan pihak lain, karena bukti materil dalam sidang itu yang kita butuhkan,” tandas Berti.

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Azer Jongker Orno, dalam dakwaannya mengancam kedua terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3, Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

JPU dalam berkas dakwaannya, mengatakan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun2017 dan 2018. Dimana pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD dari pemerintah, nilainya miliran rupiah.
Namun nyatanya di lapangan, terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) mengelolanya secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah, mereka membuat kwitansi tidak benar, mark-up, kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif, diantaranya, pengadaan baliho transparansi penggunaan ADD, papan informasi, pengadaan meja kursi untuk kantor negeri. Sedangkan untuk modus mark-up, yakni, belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang bayar tidak sesuai, namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.

“Akibat dari perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 642.137.218,” ungkap JPU dalam berkas dakwaanya.
(SAD)

Comment