by

Anggota DPRD Ngamuk, Desak 3 Pimpinan Transparan

beritakotaambon.com – Permintaan paripurna internal ditolak pimpinan, anggota DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, ngamuk di halaman gedung DPRD Ambon, Belakang Soya, Selasa (12/10).

Politisi Nasdem ini menilai, tiga pimpinan DPRD tidak transparan dan menyimpang dari tata tertib (tatib) DPRD.

Pantauan media ini, Mourits ngamuk setelah permintaan paripurna internal itu ditolak salah satu Wakil Ketua DPRD, Rustam Latupono, karena hanya akan dilakukan rapat pimpinan fraksi.

“Kita punya usulan itu rapat paripurna internal, bukan rapat pimpinan fraksi. Ini lembaga DPRD, bukan perusahaan. Semua anggota punya hak dan kewajiban yang sama,” teriaknya, di depan ruang paripurna.

Tak hanya Mourits, sejumlah anggota DPRD Kota Ambon lainnya juga geram dengan ulah tiga pimpinan DPRD, yakni, Elly Toisuta selaku Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa selaku Wakil Ketua I, dan Rustam Latupono selaku Wakil Ketua II.

Pasalnya, sejak dilantik sebagai anggota DPRD periode 2019-2024 pada 9 September 2021 lalu hingga saat ini, tiga pimpinan DPRD ini belum pernah mengagendakan rapat paripurna internal untuk membahas kerja-kerja DPRD, sekaligus menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil dengan mengabaikan fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Baca juga: Pencari Kerja di Ambon Tembus 5.000 Orang

Permintaan paripurna internal ini bahkan sudah disampaikan lewat surat resmi, yang ditandatangi oleh 20 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang ada. Mereka mendesak agar tiga pimpinan DPRD segera agendakan paripurna internal, untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di lingkup DPRD Ambon.

Dalam surat tersebut, mereka meminta agar per tanggal 1 Oktober 2021, tiga pimpinan DPRD segera mengagendakan paripurna internal. Sebab banyak permasalahan yang harus dijelaskan oleh tiga pimpinan DPRD, selaku pengambil kebijakan. Diantaranya, soal temuan BPK terkait laporan pertanggung jawaban APBD 2020, serta berbagai usulan program yang diduga amburadul dalam pembahasan APBD Perubahan 2021.

Kepada wartawan, Mourits mengaku, per tanggal 1 Oktober, dari 35 anggota DPRD yang ada, 20 anggota telah sepakat menandatangani surat usulan untuk dilakukan rapat paripurna internal DRRD. Sebab banyak kebijakan pimpinan DPRD yang menimbulkan kegelisahan.

Baca juga: Sekolah di Ambon Belum Penuhi Syarat PTM

Berbagai kegelisahan anggota DPRD itu tidak pernah diakomodir oleh pimpinan DPRD. Bahkan setiap terjadi permasalahan di DPRD, baik terkait pembahasan anggaran maupun soal kebijakan lainnya, ungkap Mourits, selalu diselesaikan pimpinan DPRD hanya dengan pimpinan fraksi, tanpa melibatkan anggota yang ada. Termasuk masalah permintaan pelaksanaan paripurna internal tersebut.

“Sekembalinya pimpinan, kita mendapat informasi bahwa pimpinan hanya mengarahkan ketua-ketua fraksi untuk rapat terkait hal itu. Ini kan mencoba menghindar atas apa yang kami inginkan. Padahal ini sudah disampaikan 20 anggota yang tandatangani surat itu, tapi sampai hari ini (kemarin) belum ada. Menurut kami, pimpinan sudah menyimpang selama ini. Salah satunya pembahasan di Komisi sudah ambil alih ke Banggar, serta perjalanan dinas yang dilakukan sesuka hati. Ini fakta. Juga soal temuan BPK tahun 2020 soal pertanggung jawaban APBD, itu dinilai amburadul,” beber Morits.

Dikatakan, dirinya kesal setelah direspon Wakil Ketua I, Rustam Latupono, yang menolak untuk dilakukan paripurna internal. “Kita sudah layangkan surat, tapi yang bersangkutan (Rustam Latupono) tidak menghiraukan dan mengembalikan itu dengan kata “masa bodoh”. Itu membuat saya kesal,” tandas Mourits.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PKB, Gunawan Mochtar. Menurutnya, seharusnya tiga pimpinan DPRD lebih transparan terhadap berbagai kebijakan yang dibuat. Karena banyak persoalan di DPRD, yang terkesan ditutupi, baik persoalan anggaran hingga berbagai program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Ambon.

“Intinya itu ditandatangi 20 orang, dan itu sudah lebih 50 persen. Pimpinan harus buat paripurna internal. Karena selama ini setelah dilantik, kita belum pernah rapat iternal. Sementara di sini (DPRD) punya banyak hal yang tidak jelas. Sangat banyak. Contohnya, persoalan di kesekwanan yang tidak bahas di komisi. Padahal ini harus dibahas, karena sesuai tata tertib,” terangnya.

Anggota Fraksi Hanura, Hadi Junaidi, mengatakan, selama ini, banyak hal yang harus diperjelas di DPRD. Sehingga fraksi Hanura turut mendukung agar dilakukan paripurna internal DPRD, sesuai amanat tatib DPRD.

Baca juga: Komisi III Minta Dishub Warning PD Panca Karya

“Tentu Fraksi Hanura juga ada dalam surat tersebut. Surat ini meminta pimpinan DPRD untuk segera lakukan paripurna internal. Karena ini diamanatkan dalam tatib. Ini rujukan kita untuk bekerja. Dan kalau tidak pernah lakukan paripurna internal, lalu apa yang mau dijadikan sebagai rujukan untuk dijalankan,” heran Junaidi.

Ia berharap, pimpinan DPRD bisa segera mengagendakan paripurna internal, sehingga seluruh kegelisahan dan berbagai permasalahan yang terjadi di DPRD bisa terselesaikan.

“Yang kita harap, secepatnya dilakukan paripurna internal. Karena sekali lagi, ini tertulis dalam tatib DPRD,” pungkasnya.(UPE)

Comment