by

APM Kembali Ancam Demo BP2JK Maluku

Ambon, BKA- Aliansi Pembangunan Maluku (APM) mengancam, akan kembali melakukan unjuk rasa di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Maluku, yang berlokasi di kawasan Lata, kecamata Baguala, pada Senin (15/3) pekan depan.

Aksi tersebut untuk mempertanyakan kembali pihak BP2JK melalui Kelompok Kerja (Pokja) 22, atas tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa sebelumnya di depan kantor Pokja 22 BP2JK Wilayah Maluku, tanggal 1 Maret 2021 lalu. Yang mana Pokja 22 BP2JK Wilayah Maluku diduga menyalahgunakan tugas dan fungsi independensi dalam setiap pelaksanaan proses tender proyek.

“Sebagai koordinator aksi dari APM, yang sebelumnya melakukan aksi BP2JK kemarin, kami ingin pertanyakan tuntutan kami sebelumnya. Dan kami akan melakukan aksi lanjutan hari Senin pekan depan ini,” ungkap Koordinator Aksi APM, Fachruddin, saat menghubungi koran ini.

Menurutnya, APM perlu pertanyakan poin-poin dari tuntutan sebelumnya yang telah diterima oleh pihak Pokja 22 BP2JK Wilayah Maluku. Sebab, tuntutan tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti. Bahkan pihak BP2JK ini, sambungnya, tidak transparan.

“Kita ingin tindaklanjut poin-poin tuntutan yang kita sampaikan, itu diterima oleh pak hengki. Dan sampai sekarang tidak terealisasi. Sebab pak Frengki ini tidak pernah transparan kepad APM. Dia (Hengki), hanya sampaikan bahwa tuntutan kami ini sudah dipantau langsung oleh Kementerian lewat cctv. Tapi kami ragukan itu,” tandasnya.

Diakuinya, ada beberapa stagmen yang disampaikan Hengki saat pihaknya melakukan demontrasi yang mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku untuk mengusut tuntas Pokja 22 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara (Malra).

“Ada beberapa stagmen yang disampaikan kepada saya dan teman-teman, bahwa mereka (BP2JK) sudah mengetahui tujuan aksi APM. Dan katanya, kalian jangan macam-macam karena kita sudah diawasi oleh intel,” beber Fachruddin, mengutip ucapan Hengki.

Ia menilai, ucapan yang disampaikan itu merupakan ancaman halus. Sehingga pihaknya akan tetap kembali ke BP2JK untuk mempertanyakan seluruh tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Mungkin saja dia (Frengki), disana berpikir kami semua yang melakukan gerakan ini atas dasar indikasi praktek KKN dan sebagainya, hanya mengukur kita dengan nilai rupiah. Dan ini yang menjadi keresahan kita. Dan perlu diingat, bahwa sebelum poin-poin tuntutan kami ditindaklanjuti, kita akan tetap melakukan aksi lanjutan. Keinginan kita hanya satu, agar kepala BP2JK ini segera dicopot,” tegasnya.

Sekedar tahu, aksi demonstrasi yang dilakukan APM ini, ingin mendesak agar Kejati Maluku mengusut tuntas Pokja 22 di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tenggara (Malra) dengan nilai proyek sebesar Rp 7 miliar dan Rp 9 Miliar.

Aksi unjuk rasa tersebut, akan melaporkan kinerja pejabat Pokja Pemilihan 22 BP2JK Wilayah Maluku, ke Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk dievaluasi.

“Kami juga akan melapor ke Ombudsman dan Komisi V DPR RI untuk mengevaluasi kinerja BP2JK Maluku, khusunya Pokja Pemilihan 22, atas dugaan menyalahgunakan tugas dan fungsi independensi dalam setiap melaksanakan proses tender proyek,” tegas Fachruddin, pada aksi sebelumnya.

Dia mengungkapkan, beberapa bukti sarat KKN dalam proses tender proyek oleh Pokja Pemilihan 22 BP2JK Maluku diantaranya, pada paket pengeboran air bersih di Benteng Karang Negeri Passo senilai Rp 3 miliar. Dimana, hanya dua perusahaan yang masuk sebagai peserta lelang.

Menurutnya, hanya perusahaan nomor urut dua yang diundang oleh Pokja Pemilihan 22 untuk mengklarifikasi pembuktikan kebenaran dokumen. Sementara perusahaan nomor urut satu tidak diundang. Padahal, di Portal LPSE Pokja 22 menyatakan bahwa perusahaan nomor urut satu tidak dapat membuktikan penguasaan alat, sementara hal tersebut tidak substantif.

Praktek KKN yang sama, kata dia, juga dapat dilihat pada paket pelelangan embung di Kabupaten Maluku Tenggara senilai Rp 7 miliar. Dimana, Pokja Pemilihan 22 memenangkan perusahaan peserta lelang nomor urut tujuh. Sementara perusahaan peserta lelang nomor urut dua diabaikan. Padahal, nilai penawarannya terendah.

“Pada paket proyek ini, selisih penawarannya itu Rp 300 sampai dengan Rp 400 juta. Padahal, kalau bicara soal administrasi, ketika perusahaan yang nomor urut dua ini dipanggil untuk klarifikasi, kesalahannya sangat kecil. Dan sebetulnya itu bukan kesalahan karena invoice yang mereka bawa itu invoice 0,25 meter kubik khusus mesin molen,” tuturnya.

“Kalau Pokja objektif, harusnya dia berfikir bahwa tidak ada mesin molen yang 0,25, rata-rata 0,5 meter kubik. Kalau tidak percaya mari kita buktikan fisiknya di lapangan. Dan faktanya juga pihak Pokja menerima dokumen setelah dibetulkan, tapi tetap perusahan nomor urut tujuh itu yang dimenangkan tanpa memikirkan aspek kerugian negara dari harga penawaran terendah itu,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut dia, Praktek KKN juga terjadi pada paket proyek Embung Air Baku di Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp 9 miliar. Dimana, Ketua Pokja Pemilihan 22, Syukur, menghubungi salah satu rekanan (kontraktor) untuk menawarkan klarifikasi.

“Secara etika, ketua Pokja itu tidak boleh berkomunikasi via telepon dengan rekanan. Faktanya, dia telpon rekanan dan mengatakan mau datang klarifikasi atau tidak, mau maju atau mau mundur, karena kesalahannya sama. Kalau cara seperti ini, untuk apa kasih undangan klarifikasi lagi,” terangnya.

Menurut dia, kejanggalan dalam proses tender proyek di BP2JK Wilayah Maluku juga terjadi pada paket air bersih di Kecamatan Seram Utama, Kabupaten Maluku Tengah senilai Rp 2 miliar. Dan tender ini, perusahaan peserta lelang dengan nomor urut dua dinyatakan menang. Namun yang menjadi kejanggalannya adalah terdapat dua kali perubahan penetapan.

Tidak sampai disitu, Ia juga mengaku, kecewa dengan kinerja Kepala BP2JK Wilayah Maluku, Sofian. Sebab, hampir sebagian proyek yang ditenderkan di BP2JK Maluku, dimenangkan dan dikerjakan oleh perusahaan dan orang dari luar daerah Maluku. Padahal, para kontraktor lokal yang ikut tender namun tidak dimenangkan, ikut membayar pajak untuk membiayai APBN.

“Kita akan menyurati Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR bahwa di BP2JK Maluku sangat sarat dengan KKN, dan terjadi penguasaan proyek oleh beberapa kontraktor yang diduga akrab dengan oknum-oknum pejabat BP2JK Maluku. Kita juga akan minta ke Dirjen Bina Konstruksi agar dapat melakukan pembersihan orang-orang lama yang ada di BP2JK Maluku. Sehingga, tidak ada upaya-upaya permainan jahat pada proses tender proyek lagi. Yang mana mereka ini sering melakukan koordinasi dengan para rekanan sebelum tender proyek dibuka,” sebutnya. (UPE/IAN)

Comment