by

Aru-MBD-KKT Rawan Air Bersih

Ambon, BKA- Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halill Kastela, mengaku, di Maluku terdapat tiga kabupaten yang wilayahnya rawan air bersih.

Ketiga kabupaten itu berada pada wilayah terluar, yakni, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Kabupaten MBD berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sedangkan KKT dan Kabupaten Kepulauan Aru berbatasa dengan Australia.


“Jadi kita di Maluku memiliki tiga wilayah yang masauk dalam perbatasan dan pulau-pulau terluar yang rawan air, terutama KKT, MBD dan Aru, dan itu kita harus akuinya,” kata Kastela, kepada BeritaKota Ambon, belum lama ini.

Ketiga kabupaten itu rawan air bersih, terangnya, sebab struktur pulau yang berbatu dan gersang. Sehingga saat musim kemarau panjang, warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Terhadap itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah masyarakat tersebut. Terutama peran Pemerintah Pusat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Namun selain peran pemerintah melalui program PAMSIMAS, kata kastela, peran pemerintah kabupaten juga sangat diharapkan.

“Artinya apa, kita (BPPW,red-) juga berharap agar Pemda lewat dinas terkait dapat mengusulkan lokasi titik sumber air bersih itu, agar dapat meningkatan sarana air bersih untuk satu kawasan atau kecamatan,” ujarnya.

Dari usulan itu, BPPW bertanggung jawab untuk mengakomodir semua permintaan pemerintah kabupaten lewat Sistim Informasi Perencanaan Anggaran (SIPA).

Langkah tersebut penting untuk dilakukan untuk menghidari munculnya berbagai masalah, sebagaimana hasil reses Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, yang menemukan ada masalah terhadap debet air pada sejumlah program Pamsimas di MBD.

Selaku penanggung jawab program Pamsimas, BPPW akan melakukan langkah-langkah optimalisasi. Kalau memang sumber airnya belum mencukupi, maka akan dicari sumber-sumber air lainnya.

“Artinya kan begini, jika pengusulan Pamsimas itu diusulkan pak bupati, itu berarti otomatis yang diusulkan ada sumber airnya. Tapi ternyata yang diusulkan tidak punya sumber air, maka itu yang jadi masalah. Karena tidak mungkin kita membangun satu sistim jaringan, tapi sumbernya tidak ada. Kira-kira, apakah usulan pak bupati sudah lewat indentifikasi atau tidak, sehingga ini juga yang menjadi permasalahannya, meskipun investigasi juga dilakukan pihak balai lewat fasilitator,”terangnya.

Apalagi MBD juga masuk dalam kategori daerah-daerah perbatasan yang rawan air, selain KKT dan Aru, dengan kondisi debet air sekitar 2,5 liter per detik. Maka selain Pamsimas, juga harus ada Proyek Embong sebagai konservasi dan juga bisa sebagai sumber air, maupun sebagai menampung air jika terjadi musim hujan.

“Kalau mau cari sumber air, kita gunakan geolistrik sebagai alat deteksi sumber air disana (MBD,red-). Namun rata-rata disana tidak pernah punya air permukaan, sehingga mau tidak mau dilakukan pengoboran dengan membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara anggaran yang disediakan sedikit. Maka perlu ada sharing anggaran dari Pemda itu sendiri, agar bisa berkolaborasi dengan pihak balai dalam penanganan air bersih,” pungkasnya.(RHM)

Comment