by

ASN Aru Tak Terima Tukin

Ambon, BKA- Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Aru tak terima Tunjangan Kinerja (Tukin), dampak dari refocusing anggaran daerah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Ya, tahun ini, ASN di daerah ini tak terima Tukin, karena ada pemotongan APBD. Kemudian ada pengalihan anggaran untuk penanganan Covid dan pelaksanaan vaksinasi,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Aru, Moh Djumpa, kepada BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Selasa (30/3).

Tidak adanya pembayaran Tukin, katanya, bukan hanya bagi ASN biasa. Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, juga tidak terima pembayaran itu.

“Kita tidak bisa memaksakan kondisi, karena memang APBD kita devisit. Pemotongan untuk Covid bukan saja di daerah, tetapi pusat juga instruksikan untuk harus pemotongan. Jadi saya harap kita bisa fahami,” ugkapnya.

Parahnya lagi, tambah dia, sebelum adanya instruksi untuk tidak realisasi pembayaran Tukin, Pemkab Kepulauan Aru sudah lebih dulu menghapus uang makan PNS dari dokumen anggaran APBD.

Tujuan dihapusnya uang makan minum tersebut dari APBD, terangnya, dilakukan agar anggaran untuk pembayaran Tukin ASN untuk 2021, bisa dicairkan atau dibayar.

Tapi untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjutnya, Pemkab Kepulauan Aru telah mengambil kebijakan, memberikan uang makan minum selama tiga bulan kepada ASN sebagai pengganti Tukin.

“Jadi kita ada kebijakan, kita akan bayar uang makan tiga bulan kepada ASN sebagai pengganti Tukin,” tandasnya.

Kebijakan ini dilakukan, kata Djumpa, mengingat sistim SIPD mata anggaran untuk uang makan pegawai telah dihilangkan. Sedangkan di SIMDA, anggaran tersebut masih ada.

Berdasarkan hal itu, katanya, Pemkab Kepulauan Aru membuat kebijakan untuk mebayar uang makan minum pegawai selama tiga bulan, sebagai pengganti Tukin.

“Kan di SIMDA itu ada uang makan pegawai, tapi di SIPD anggarannya tidak ada. Jadi kita baru saja alihkan uang makan pegawai itu, supaya bisa dibayarakan,” jelasnya.

Meski demikian, dirinya mengaku, hal tersebut akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, apabila kondisi keuangan daerah sudah stabil.

“Jika tidak jalan di tahun ini, mungkin saja di tahun 2022 mendatang. Yang penting, keuangan daerah kita sudah bisa stabil,” tutup Djumpa.(WAL)

Comment