by

ASN Koruptor ADD-DD Fattolo Diadili

Ambon, BKA- Abdullah Fefra alias Dula, mantan Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) diseret ke Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (7/12).

Pria 39 Tahun ini dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 di Desa Fattolo, sebesar Rp 700 juta lebih.

Sidang perdana tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jeny Tulak, dibantu Feliks R Wuisan dan Herry Liliantoro selaku Hakim Anggota. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Dominggus Huliselan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari SBT, Reinaldo Sampe, dalam dakwaanya, mengungkapkan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi ketika dia ditugaskan sebagai Penjabat Pemerintah Desa Administrasi Fattolo, pada 2016 lalu.

Saat itu, Desa Fattolo mendapat kucuran ADD dan DD 2016 sebesar, Rp 700 juta lebih. Dari dana ratusan juta ini, terdakwa melakukan mark-up harga yang sebenarnya di lapangan dan juga melakukan fiktif pekerjaan.

Kegiatan mark-up yang dilakukan terdakwa, misalnya pada biaya-biaya makan, pekerjaan drainase, biaya rapat dan pembelian baju pemuda dan sepatu bola, pembelian bodi ketinting, serta sejumlah item kegiatan lain.

Atas perbuatan terdakwa, terjadi perbuatan melawan hukum penyalahgunaan ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Hal ini dikuatkan dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Maluku-Malut sebesar Rp 300 juta kebih.

“Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 dan pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandas JPU, dalam berkas dakwaannya.

Karena kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan JPU, maka hakim memutuskan agar sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi fakta, pada 14 Desember 2020 nanti.

“Kuasa hukum karena tidak keberatan atas dakwaan JPU, maka sidang dilanjutkan Senin pekan depan,” tandas Ketua Majelis Hakim, Jeny Tulak, seraya menutup persidangan.(SAD).

Comment