by

Aturan Tanggung Jawab Efek Samping Vaksin Bakal Direvisi

Pemerintah tengah membahas perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan revisi tersebut bakal mengatur tanggung jawab pemerintah atas kerugian atau efek samping yang dialami masyarakat usai vaksinasi corona.

“Supaya lebih clear aspek legalnya, kaitannya dengan masalah indemnity, masalah tanggung jawab pemerintah kalau ada kejadian ikutan pascaimunisasi,” ujarnya dalam bincang-bincang dengan wartawan, Senin (17/5).

Selain itu, lanjut Susi, perubahan aturan tersebut juga diharapkan dapat memberi jaminan kelancaran pasokan vaksin covid-19 ke masyarakat.

“Tidak terkait langsung mengatur aspek teknis layanan vaksinasi ke masyarakat. Lebih kami membenahi dari aspek legalnya supaya jaminan supply dari produsen vaksin yang banyak tadi lancar semuanya,” imbuh Susi.

Tanggung jawab pemerintah atas kejadian pascavaksinasi sendiri sebenarnya telah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan pertama atas Perpres 99/2020.

Salah satunya, jika masyarakat mengalami gangguan kesehatan usai vaksinasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15A ayat (4), yang menyatakan terhadap kejadian ikutan pascavaksin akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan infikasi medis dan protokol pengobatan.

Untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif, biaya pengobatannya bakal ditanggung BPJS Kesehatan.

Sementara untuk peserta JKN non aktif dan selain peserta JKN, biayanya akan didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. (INT)
=
Asosiasi Respons Guru TK Nyaris Bunuh Diri Karena Pinjol

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal aksi penagih utang alias debt collector pinjaman online (pinjol) yang membuat seorang nasabah bernama Melati di Malang, Jawa Timur, nyaris bunuh diri. Kendati demikian, belum diketahui pinjol mana yang menggunakan jasa debt collector tersebut.

Ketua AFPI Adrian Gunadi mengatakan anggota asosiasi sejatinya selalu tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kode etik yang berlaku, termasuk soal tata cara penagihan kepada nasabah.

“Kami terus mengawasi setiap anggota agar berlaku sesuai kode etik, termasuk memerhatikan kenyamanan dan perlindungan nasabah. Hal ini akan melindungi konsumen, seperti di antaranya larangan mengakses kontak dan juga penetapan biaya maksimal pinjaman,” kata Adrian kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/5).
Dari sisi penetapan biaya pinjaman, kode etik AFPI menyatakan bahwa biaya atau bunga pinjaman tidak boleh lebih dari 0,8 persen per hari. Sementara itu, untuk penagihan maksimal 90 hari.

Untuk akses data nasabah, Adrian mengatakan para anggota AFPI yang merupakan pinjol legal dan terdaftar resmi hanya boleh mengakses ‘camilan’, yaitu camera, microfone, dan location.

“AFPI juga tengah menyiapkan sertifikasi untuk seluruh tenaga penagihan,” imbuhnya.

Bila ada pengaduan dari konsumen, Adrian mengklaim pinjol maupun asosiasi selalu berkomitmen untuk menangani penyelesaian pengaduan pelanggan, baik yang diterima langsung maupun yang masuk melalui lembaga lain.
Lihat juga: Cerita Pilu Guru TK Diancam Dibunuh Debt Collector Pinjol

“AFPI memandang perlindungan konsumen fintech pendanaan online sebagai hal yang sangat serius, sehingga perlu mendapat informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait secara lugas dan transparan,” jelasnya.

Masyarakat, sambungnya, bisa melaporkan setiap aduannya ke Posko Pengaduan Layanan Pendanaan Online yang dapat diakses dengan menghubungi call center di 150 505 di jam kerja pada Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB. Saluran lain melalui email kepengaduan@afpi.or.iddan situs resmiwww.afpi.or.id.

Adrian juga mengajak masyarakat untuk menggunakan platform fintech P2P lending resmi terdaftar dan berizin OJK yang tentunya adalah anggota AFPI dan dapat cek di situs resmi OJK dan AFPI.

Sebelumnya, ada seorang nasabah pinjol bernama Melati yang mengaku diteror 24 debt collector pinjol karena meminjam di 24 aplikasi dengan nominal utang mencapai Rp40 juta.

Melansir Detik, Melati yang sebelumnya berprofesi sebagai Guru TK di Malang, Jawa Timur, itu menyebut cara penagihan utang dari debt collector membuat ia merasa terintimidasi hingga nyaris ingin bunuh diri.

Pasalnya, debt collector menerornya melalui SMS, WhatsApp, media sosial, hingga menghubungi para teman hingga rekan kerja. Melati pun sampai diberhentikan dari pekerjaan karena dianggap membuat malu TK tempatnya bekerja.

“Kenyataan pahit ini membuat mental saya jatuh dan penderitaan hidup saya semakin berat. Saking beratnya, saya sampai berfikir untuk mengakhiri hidup saya,” tutur Melati.

Melati mengaku mulanya pinjaman hanya Rp2,5 juta untuk menutup biaya kuliah S1-nya sebagai syarat mengajar di TK. Awalnya, ia meminjam di satu pinjol, tapi hanya mendapat pinjaman Rp1,8 juta.

Akhirnya, ia mencoba aplikasi pinjol lain, tapi bunga yang besar dan tenor yang pendek membuatnya harus gali lubang, tutup lubang dalam menutup utang-utangnya di beberapa pinjol. Saat ini, ia tengah menempuh upaya penyelesaian hukum dan melapor ke Satgas Investigasi, OJK, hingga Mabes Polri. (INT)

Comment