by

Audit Korupsi Irigasi Lambat, Jaksa Surati BPKP

Ambon, BKA- Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejai) Malteng menyurati Kantor BPKP Perwakilan Maluku-Malut, meminta tim auditor agar serius dalam melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Irigasi di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Hal itu dilakukan penyidik Kejari Malteng, karena menilai kinerja tim auditor terlalu lambat dalam menangani audit berkas kasus tersebut.

“Kita sudah menyurati BPKP. Kita mau ada kepastian, kapan dilakukan perhitungan nilai kerugian keuangan negara. Tapi harus kami akui, bahwa itu bukan kewenangan kita, namun kewenangan BPKP,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamjah, kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Selasa (3/11).

Sesuai informasi yang diterima penyidik Kejari Malteng, BPKP sampai saat ini belum juga melakukan audit terhadap kasus tersebut, karena tidak ada anggaran.

“Tapi kan bukan hanya BPKP yang tak ada anggaran, kita (jaksa) juga begitu,” kata Asmin.

Walau begitu, mantan Kasi Pidsus Kejari SBT ini mengatakan, kasus dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp 2 miliar ini, tetap akan dituntaskan. “Tetap jalan. Bahkan berkas ini sudah masuk tahap I. Hanya kita masih menunggu hasil audit saja,” jelasnya.

Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi Irigasih di Desa Sariputih, Kecamatan Seram Utara Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Tahun 2017 senilai Rp 2 miliar lebih hampir rampung.

Pasalnya, berkas perkara yang menyeret lima orang tersangka, masing-masing, Ahmad Litiloly selaku PPTK, Markus Tahya selaku pembantu PPTK, Yonas Riuwpassa selaku Dirut CV Surya Mas Abadi, Benjamin Liando selaku peminjam perusahan atau kontraktor, serta Megy Samson selaku KPA, sudah dilakukan tahap I.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Malteng, Asmin Hamja, berkas perkara lima tersangka sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan Tahap I ke JPU untuk diteliti. Namun masih kurang satu alat bukti yang belum terpenuhi, yakni, hasil audit nilai kerugian keungan negara dari BPKP Perwakilan Maluku dan Malut.

“Satu alat bukti lagi yaitu hasil audit. Itu saja yang masih menjadi kendala kami di bagian pidsus Kejari Malteng,” ungkapnya, ketika ditemui di halaman kantor Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (9/10).

Menurutnya, jika hasil audit sudah dikantongi tim penyidik, maka sudah pasti persidangan perkara ini tidak lama lagi digelar di Pengadilan Tipikor Ambon.

“Kan kita di Pidsus yang langsung jadi JPU, jadi mau lama apa. Yang penting, hasil audit sudah kita terima dulu,” jelasnya.

Dia mengaku, bukti hasil audit perkara dugaan korupsi sangat penting. Karena ditakutkan, jika JPU tidak mengantongi hasil audit, dipembuktian persidangan nanti, dakwaan jaksa bisa kabur.

“Kalau belum ada hasil audit, kita mau sidang bagaimana. Disisi lain, saya juga takut disalahkan pimpinan. Jadi pada prinsipnya itu (hasil audit),” katanya.

Mantan kasi pidsus Kejari SBT ini melanjutkan, dalam penyidikan yang dikantongi, proyek pekerjaan Irigasih Sariputih, fisiknya memang ada di lapangan. Namun pekerjaan itu dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak.

Hasil temuan dari ahli, ada campuran bahan untuk pengecoran yang tidak sesuai. Misalnya, semen dan pasir terlalu mudah.

“Itu kan saluran bendungan toh, proyek ini kan ada bendungan yang dibangun BWS juga, tapi terpecah-pecah. Tapi khusus untuk Irigasi yang dibangun Dinas PU Provinsi Maluku, anggarannya Rp 2 miliar. Mereka membangun berbentuk huruf T. Tapi ternyata tidak sesuai kontrak,” beber dia.

Dari anggaran Rp 2 miliar itu, ada anggaran sekitar Rp 800 juta lebih yang disalahgunakan, sesuai hitungan ahli dilapangan.

Dia mengaku, kelima tersangka ini diancam melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.(SAD).

Comment