by

Audit Korupsi Mandek, BPKP Maluku Disorot

Ambon, BKA- Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku mendapat sorotan publik, terutama terkait fungsinya sebagai lembaga auditor yang sering dijadikan mitra penegak hukum dalam menghitung selisih nilai anggaran pada sejumlah kasus korpusi yang terjadi di Provinsi Maluku.

Praktisi Hukum di Maluku, Marthen Fordatkosu, mengungkapkan, saat ini banyak kasus dugaan korupsi yang penyidikannya mandek, akibat proses auditnya belum diselesaikan BPKP Provinsi Maluku.

Karena penyidik kepolisian maupun kejaksaan belum mengantongi hasil audit tersebut, banyak pelaku dugaan kasus korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka malah bebas menghirup “udara segar”, karena proses penyidikannya belum selesai.

Fordatkosu mencontohkan, kasus dugaan korupsi Repo Obligasi Bank Maluku yang menyeret dua orang tersangka. Penyidikan kasus tersebut sejak tahun 2016 lalu, namun faktanya, kedua tersangka masih bebas berkeliaran.

Berbeda dengan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG di Namlea. “Coba pikir, kasus yang baru saja dilaporkan di Kejati, misalnya korupsi PLTMG Namlea, saat itu tim auditor cepat menyerahkan hasil auditnya. Sementara kasus Repo belum lagi. Saya memang tidak ada kepentingan apa-apa, tapi sebagai praktisi hukum, kita punya kebebasan untuk mengawasi hal ini,” jelas pengacara ini.

Kejati Maluku harus bisa menyikapi hal ini. Bila BPKP molor dalam melakukan audit, maka kejaksaan sajalah yang menentukan jumlah kerugian negara dalam kasus Repo Obligasi Bank Maluku tersebut agar dapat segera disidangkan. Sehingga tidak menjadi bola liar di tengah masyarakakat.

“Kan sesuai surat edaran Jaksa Agung, kejaksaan bisa menentukan nilai kerugian negara. Makanya hal ini kan bisa menjadi pintu masuk jaksa untuk menarik berkas-berkas kasus korupsi yang sedang di meja tim auditor BPKP Maluku. Mengapa saya bilang begini, karena pernah saya tangani kasus ADD dan DD dengan kerugian negara mencapai Rp 600 juta lebih sesuai hitungan BPKP Maluku yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Saat itu saya bantah alat bukti itu, karena menurut saya BPKP tidak punya hak untuk menentukan nilai kerugian negara, tapi yang punya hak dan kewenangan sesuai UU adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun hal ini dibantah jaksa, bahwa ada surat edaran dari Jaksa Agung yang membolehkan kerugian negara itu dihitung jaksa sebagai tim penyidik,” jelasnya.

Maka dari itulah, Kejati Maluku harus bisa mengambil sikap untuk menarik berkas perkara Repo Obligasi Bank Maluku untuk melakukan audit internal.

“Sekali lagi saya lupa surat edaran Jaksa Agung itu nomor berapa. Tapi memang jelas, jaksa mengatakan seperti itu. Saya lihat sendiri dari nota tanggapan jaksa saat menanggangi eksepsi terdakwa dalam persidangan saat itu. Jadi sekali lagi ada aturannya,” tandasnya.

Informasi yang diterima Beritakota Ambon di kantor BPKP Perwakilan Maluku kawasan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sejumlah berkas kasus korupsi saat ini belum juga dilakukan audit oleh tim auditor. Sebut saja, kasus Irigasi Sariputih yang diduga menelan uang negara sebanyak Rp 800 juta lebih, Korupsi Repo Obligasi Bank Maluku yang menelan anggara Rp 2 miliar lebih, kasus korupsi Taman Kota Tanimbar yang menelan anggaran mencapai Rp 3 miliar lebih, kasus dugaan korupsi Distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tual tahun 2016-2017, dan beberapa kasus korupsi jumbo lainnya yang sampai kini mandek di meja BPKP Maluku.(SAD).

Comment