by

Audit Korupsi Repo Jumbo Hampir Rampung

Ambon, BKA- Kepala BPKP Perwakilan Maluku-Malut, Rizal Suhaili menegaskan, untuk berkas korupsi kasus dugaan korupsi Repo Obligasi Bank Maluku, saat ini, proses auditnya sudah mau rampung.

Hal ini diketahui setelah tim auditor melakukan progres perhitungan nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
“Untuk saat ini berkas Repo Bank Maluku hampir rampung diaudit tim auditor BPKP Perwakilan Maluku- Malut,” ungkap Rizal kepada Wartawan, Kamis (3/12).

Kata dia, karena sudah mau rampung, dipastikan dalam waktu dekat tim auditor akan selesaikan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini. “Hal ini dibuat untuk secepatnya dilimpahkan berkas perkara yang menyeret dua tersangka ini ke jaksa penyidik Kejati Maluku,” katanya.

Dia pun mengaku, untuk saat ini, tim auditor sedang fokus terhadap dua berkas korupsi. Masing-masing, Repo Obligasi Bank Maluku dan berkas dugaan korupsi PLTMG Namlea.
“Jadi dua perkara ini, kita akan fokus supaya selesai audit dalam tahun ini,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, BPKP Perwakilan Maluku,mulai mengaudit kasus Repo Obligasi Bank Maluku.
Pasalnya, BPKP Perwakilan Maluku sudah membentuk tim untuk melakukan audit terhadap kasus dengan jumlah kerugian mencapai miliaran ini.

Korwas Investigasi BPKP Perwakilan Maluku, Erwahyudi yang ditemui Beritakota Ambon mengatakan, BPKP sudah membentuk tim auditor untuk melakukan audit terhadap kasus ini.
“Kita sudah bentuk tim, tingal kita mulai audit saja,” ungkap Erwahyudi, Selasa (22/9).

Kata dia,semua bukti yang diterima dari penyidik Kejati Maluku, semuanya sudah memenuhi permintaan BPKP untuk dimulai audit perkara yang bertujuan untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan amanat Undang-undang yang berlaku.

“Semua bukti penyidik sudah lengkapi sesuai petunjuk kita (BPKP), karena bagaimanapun, audit yang kita lakukan harus berhati-hati,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E.Oceng Almahdaly mengatakan, petunjuk Tim auditor sudah dilengkapi semuanya ke BPKP. Tinggal saja BPKP melakukan audit untuk menentukan jumlah nilai kerugian keuangan negara.
“Intinya berkaitan dengan kerugian negara dalam kasus Repo, semuanya telah terpenuhi sesuai petunjuk tim auditor,” ungkap Oceng, Minggu kemarin.

Dalam penyidikan kasus ini, lanjut dia, penyidik aktif membangun koordinasi dengan BPKP untuk kepentingan audit ke depan.

“Jadi BPKP minta petunjuk apa, kami penuhi, Sebut saja begitu,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku berharap BPKP secepatnya mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas ini tuntas.

Kasus repo tahun 2014 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 238,5 miliar itu, belum bisa dituntaskan karena terhambat audit.

“Auditor punya mekanisme sendiri dalam melakukan audit, namun kita berharap bisa cepat auditnya,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan, Jumat, (20/3) kemarin.

Sapulette mengatakan, Kejati Maluku terus melakukan koordinasi terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu itu.

“Proses audit sedang dilakukan dan koordinasi antara penyidik dan auditor sejauh ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kasus ini, Kejati Maluku menetakan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu sebagai tersangka.

Penetapan Idris sebagai tersangka dituangkan dalam surat Nomor: B-329/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Sedangkan Thenu sesuai surat penetapan Nomor: B-330/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane.
Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment