by

Auditor-Jaksa Turun Ke SBB

AMBON-BKA, Untuk menentukan siapa tersangka dalam perkara dugaan korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Setda Kabupaten SBB tahun anggaran 2016 senilai Rp 18 miliar, auditor Inspektorat Provinsi Maluku bersama penyidik Kejati Maluku menyambangi Kabupaten SBB.

Hal itu dilakukan dalam rangka audit investigasi, terhadap kasus penggunaan anggaran Rp 18 miliar yang kini bergulir di Kejati Makuku.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengatakan, tim penyidik bersama auditor ke Piru SBB, akhir pekan kemarin.

“Tim sudah berangkat ke SBB. Disana mereka akan melakukan audit, terhadap anggaran yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan ini,” ujar Kareba, Minggu (8/8).

Sebelum berangkat, ungkap Kareba, auditor sudah selesai melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dikasus itu.

Baca juga: Kejati Pastikan Kasasi Status Hukum Fery Tanaya

“Jadi sudah selesai dilakukan pemeriksaan klarifikasi saksi-saksi dari Inspektorat, baru tim ke sana (SBB),” jelasnya.

Untuk kepentingan penyidikan perkara tersebut, Kareba meminta agar masyarakat bersabar menanti tahap akhir yang dilakukan jaksa, soal siapa tersangkanya.

“Nanti ikuti saja. Prosesnya tidak lama lagi akan ada tersangkanya,” tandas jaksa berdarah Makassar itu.

Sebelumnya, Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar segera menetapkan tersangka, dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Langsung pada Setda Kabupaten SBB senilai Rp 18 miliar.

Menurutnya, berdasarkan rilis yang disampaikan Mantan Kajati Maluku, Rorogo Zega, telah ditemukan kerugian negara sesuai hitungan penyidik dalam perkara ini senilai Rp 7 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun kenapa, jaksa belum menetapkan tersangka dalam perkara itu.

“Bagi saya, jika memang bukti awal ini sudah dikantongi penyidik, mengapa tidak bisa ekspos penetapan tersangka? Ini kan anggaran negara yang habis percuma, tanpa pertanggungjawaban. Jadi, jaksa mesti punya atensi dalam penyusut kasus ini,” ujar Sariwating, Minggu (1/8).

Menurutnya, meski tidak selamanya jaksa harus patokan kepada bukti kerugian sementara, tapi hal tersebut kerap terjadi di Kejati Maluku.

Baca juga: Desak Tetapkan Tersangka Bandara Banda Neira

“Makanya kalau penyidik bilang tunggu hasil audit dulu baru penetapan, saya pikir itu memakan waktu lagi. Karena tidak selamanya hasil audit resmi dari lembaga terkait ada, baru penetapan tersangka dilakukan. Hasil investiga penyidik dari awal itu pun bisa jadi pintu masuk ekspos penetapan tersangka,” jelasnya.

Untuk itu, dengan hadirnya pimpinan Kejati Maluku yang baru, semoga kasus ini, dia berharap, tidak lama lagi ditetapkan tersangka pada kasus itu.

“Saya berharap, dengan hadirkan pimpinan baru di Kejati, kasus ini tidak lama lagi sudah ada tersangkanya. Karena itu salah satu hal mendasar melakukan pengusutan sebuah perkara korupsi,” tandasnya.

Sebelumnya, mantan Kajati Maluku, Rorogo Zega, mengatakan, penyidik Kejati Maluku menemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di tubuh Setda Kabupaten SBB tahun 2016 senilai Rp 7 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah saksi bahkan telah diperiksa oleh Korps Adhyaksa, untuk menemukan bukti-bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

Bahkan untuk memastikan adanya kerugian negara, jaksa telah meminta Inspektorat Provinsi Maluku untuk melakukan perhitungan kerugian negara, untuk memperkuat jumlah kerugian yang sudah dikantongi jaksa.

Menurut Zega, sekitar Rp 7 miliar dana yang ditemukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan oleh Setda SBB.

“Dari hasil penghitungan penyidik, 7 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan, tidak ada sprint. Tujuh miliar rupiah ini perhitungan sementara penyidik,” tandasnya, beberapa waktu lalu. (SAD)

Comment