by

Bahas R-APBD, Wagub Temui Pimpinan DPRD

Bahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2022, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Orno dan sejumlah pimpinan OPD menemui pimpinan DPRD Provinsi Maluku.

Pertemuan yang berlangsung secara tertup di ruang Ketua DPRD Maluku, Selasa (13/7), membahas sejumlah anggaran agar mendapat persetujuan dewan.

Kepada awak media usai pertemuan, Wagub mengatakan, Ia beserta sejumlah pimpinan OPD sudah membicarakan sejumlah anggaran untuk disepakati postur anggaran daerah, dalam pembahasan APBD tahun 2022 Pemprov Maluku. Sehingga hal itu telah mendapat kesepakatan pimpinan dewan.

“Dari eksekutif, ada Kepala Bapeda, Kadis PUPR dan sejumlah pimpinan lainnya. Kita konsultasi tentang APBD tahun 2022 dan kita bicarakan dengan pimpinan dewan. Dan telah disepakati anggaran Pemda Maluku, untuk kita bisa membahas APBD kita, sekalipun masih dalam massa pandemi Covid-19,” terangnya.

Kata Orno, Pemda Maluku harus tetap konsisten untuk terus bekerja meskipun dalam situasi apapun. Apalagi dimusim penghujan yang mengguyur Kota Ambon dan sekitarnya, yang telah mengakibatkan bencana longsor dan banjir.

Dinas PU dalam mengantisipasi terjadinya bencana proaktif Dinas PU, itu di dampingi oleh balai-balai serta dinas penanggulangan daerah. Serta juga dinas sosial, bahkan dinas-dinas terkait lainnya,” terangnya.

Sebagai langkah antisipasi, lanjut dia, pihaknya telah melayangkan surat untuk mengundang pihak-pihak terkait, guna membahas langkah-langkah penanganan penanggulangan bencana alam. Sebab yang terjadi bukan hanya kota Ambon, namun kejadian yang sama juga dialami masyarakat di kabupatne kota lainnya.

“Kita sudah bicarakan akan hal tersebut, dan jika itu dimungkinkan ditetapkan sebagai situasi darurat, Saya sendiri sudah informasikan kepada Gubernur Maluku. Dan jika itu berkenan untuk dimungkinkan dan jika memenuhi syarat, maka gubernur berkenan menetapkan situasi Maluku terkait curah hujan ini,” jelasnya.

Dituturkan, jika kepala daerah akan menetapkan situasi tersebut dan Pemerintah Pusat juga menetapkan Maluku sebagai situasi darurat, maka secara tidak langsung Maluku akan dapat bantuan dari pusat terkait bencana.

“Jika bencana yang datang itu kondisinya besar seperti jembatan yang memakan anggaran besar, tentu anggaran daerah kita tidak mampu. Sehingga itu perlu adanya campur tangan pemerintah pusat lewat balai-balai,” pungkasnya. (RHM)

Comment