by

Bank Maluku Malut-KPK Gelar Rapat Kordinasi

Ambon, BKA- Menindaklanjuti program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Maluku, PT Bank Maluku Maluku Utara (Malut) menggelar rapat kordinasi dengan KPK-RI Wilayah VII, Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Ambon, Rabu(23/9).

Rapat Koordinasi yang digelar tersebut dibagi menjadi dua sesi, yaitu, sesi pertama dengan agenda “Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi PT. Bank Maluku Malut-KPK”.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adliansyah Malik Nasution, beserta empat anggota. Sedangkan dari PT. Bank Maluku Malut dihadiri Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Kantor Pusat dan segenap Pemimpin Cabang di Wilayah Provinsi Maluku, baik secara langsung maupun via Zoom Meeting.

Direktur PT. Bank Maluku Malut, Arief Burhanudin Waliulu, dalam sambutannya, menyampaikan, dengan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut diharapkan agar kerjasama PT. Bank Maluku Malut dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang telah difasilitasi oleh KPK Republik Indonesia, dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, yang tentunya berdampak pada optimalisasi kinerja Bank Maluku Malut sendiri, melalui pengembangan inovasi teknologi dalam bertransaksi.

Terkait hal itu, Koordinator Wilayah (Korwil) VII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adliansyah Malik Nasution, mengatakan, tujuan pelaksanaan rapat koordinasi itu untuk mengarahkan PT. Bank Maluku Malut agar dapat berperan aktif mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah dan pendapatan daerah di Provinsi Maluku, serta membantu PT Bank Maluku Malut untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Selain itu, kata Nasution, rapat koordinasi itu juga dilakukan untuk mengarahkan mekanisme pelaksanaan pelaporan LHKPN dapat mencakup seluruh pegawai, menghindari gratifikasi dalam operasional perbankan, dan sebagai penyuluh anti korupsi.

“Sebagai pemilik Bank Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu BUMD yang paling baik di daerahnya, Pemda diharapkan dapat serius menyetorkan modal sebagai kepemilikan sahamnya untuk pemenuhan Kecukupan modal sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2024. Pengelolaan dana DAU, Dana Penempatan Pemda, Pengelolaan Kasda, agar seluruhnya dilakukan di Bank Pembangunan Daerah,” tuturnya.

Sementara, Komisaris Utama PT. Bank Maluku Malut, M.A.S Latuconsina, sangat mendukung program KPK tersebut, karena sejalan dengan tugas dan tanggungajawabnya sebagai Komisaris Bank Maluku Malut, yakni, melakukan pembenahan internal dan eksternal. Diantaranya, terkait permasalahan hukum yang belum terselesaikan, dan perbaikan kinerja bank agar lebih baik lagi.

“Hal ini sesuai amanat yang diberikan Gubernur Maluku kepadanya,” terang Latuconsina.

Sedangkan untuk sesi kedua, yakni, “Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Realisasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020”.

Agenda tersebut juga melibatkan Pemerintah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, yang, yang dihadiri, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Satpol PP dan Kabag Pendapatan.

Paparan KPK pada Sesi ini, yaitu terkait Progress dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari masing-masing Pemda terkait inovasi, upaya yang telah dilakukan, serta kendala yang dihadapi.(KJH)

Comment