by

Bantuan Dana Gempa 2019 Mengambang

Ambon, BKA- Lebih dari satu tahun, bantuan dana gempa 2019 belum juga dikucurkan Pemerintah Kota bagi ribuan korban gempa di kota Ambon. Proses pencairan bantuan kini telah diambil alih oleh fasilitator yang dibentuk BPBD Maluku sesuai juklak BNPB. Namun kapan proses pencairan, belum diketahui pasti.

Pembentukan tim fasilitator sendiri, baru diketahui Komisi I DPRD Ambon, saat rapat evaluasi bantuan gempa bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon dan BPBD Provinsi Maluku di ruang paripurna DPRD Ambon, Kamis (1/10).
Anehnya, BPBD Kota maupun Provinsi, belum bisa memastikan kapan pencairan dana bantuan gempa akan dikucurkan kepada kelompok penerima bantuan (KPB). Sehingga DPRD menduga, ada upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk memperhambat proses pencairan dana bantuan gempa 26 September 2019.

Sekretaris Komisi I DPRD Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir, mengaku, BPBD Kota Ambon tidak komitmen dengan janji yang disampaikan 2 minggu sebelumnya saat rapat bersama Komisi I. Karena dalam rapat tersebut, BPBD Kota Ambon telah menjanjikan bahwa proses pencairan bantuan dana gempa 2019 akan dilakukan pada Senin 14 September 2020 lalu.

Sialnya, dalam rapat evaluasi kemarin, BPBD Kota Ambon justru mengaku bahwa proses pencairan bantuan gempa telah diambil alih oleh fasilitator yang dibentuk BPBD Maluku berdasarkan petunjuk pelaksana (juklak) dari Badan NAsional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kita tidak tahu bahwa nanti ada fasilitator. Karena di rapat sebelumnya itu BPBD Kota janjikan akan dicairkan Senin kemarin (14 September). Tapi kita tunggu padahal belum juga, dan masyarakat kembali mengadu. Setelah kita desak lagi, baru ternyata disampaikan sementara ditangani fasilitator. Dan saat ditanyakan kapan bantuan ini bisa secepatnya direalisasi, itu tidak bisa dijelaskan sampai kapan. Makanya bantuan gempa ini mengambang lagi,” heran Saidna, kepada wartawan usai rapat evaluasi.
Menurutnya, dari penjelasan BPBD Maluku, fasilitator sementara bekerja sesuai juklak yang diturunkan oleh BNPB. Sehingga kewenangan pencairan bantuan gempa saat ini menjadi kewenangan tingkat provinsi sesuai juklak tersebut.

Akan tetapi, kata dia, dengan dibentuknya fasilitator, ditakutkan akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait realisasi bantuan gempa 2019. Dan dari hasil rapat tersebut, BPBD Kota maupun provinsi tidak bisa memberikan jawaban konkrit terkait waktu pelaksanaan atau realisasi bantuan kepada penerima bantuan gempa di kota Ambon.

“Semua tergantung dengan hasil kineja dari fasilitator membuat sebuah rancangan terkait alokasi anggaran dari calon penerima bantuan gempa itu. Tapi kita juga mendesak BPBD untuk terus melakukan sinergitas agar proses ini jangan terkatung-katung. Karena sudah 1 tahun kita mengalami gempa. Jangan sampai masyarakat dibuat gelisah dengan proses sosialisasi, pendataan tapi tidak ada kejelasan,” tandasnya.

Politisi PKS ini menilai, dengan kebijakan sesuai juklak tersebut, justru akan membingungkan masyarakat terkhusus korban gempa. Sebab, sebelumnya DPRD telah sampaikan kepada publik bahwa dana gempa akan segera dikucurkan, sesuai janji yang disampaikan BPBD Kota Ambon sebelumnya.

“Bagaimana pun kita sudah sampaikan ke publik, bahwa 2 minggu lalu akan dicairkan. Kita juga tidak mau disalahkan publik, makanya kita minta penjelasan dari BPBD. Dan sesuai kewenangan proses ini, katanya sudah ada di BPBD Provinsi lewat fasilitator. Dan disampaikan akan dilakukan lagi sosialisasi. Makanya kita kritis, jangan lagi ada sosialissi karena dikhawatirkan terjadi problem di masyarakat,” pungkasnya.

Ditambahkan, Komisi I akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memantau kinerja BPBD kota agar terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi. “Karena secara procedural, Komisi I tidak mungkin undang BPBD Provonsi. Tapi BPBD Kota yang mesti minta pertanggung jawaban untuk mempercepat proses ini,” pungkasnya.
Tempat yang sama, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Maluku, Hendri Morton Far-Far mengaku, tim fasilitator dari provinsi Maluku telah melakukan perencanaan bersama kelompok penerima bantuan (KPB) di Kota Ambon, terkait kegiatan pembangunan rumah yang rusak akibat gempa bumi 2019 lalu.

Kata dia, proses pencairan bantuan ini agak sedikit terlambat lantaran Kota Ambon maupun wilayah Provinsi Maluku saat ini masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, dimana protokol kesehatan harus ditegakkan.

“Fasilitator kita sudah di lapangan sejak 23 September. Mereka tengah membuat perencanaan bersama KPB dan tim teknis terkait dengan kegiatan pembangunan, termasuk pembiayaannya. Jadi tidak serta-merta dana itu dicairkan,” jelasnya Far-Far.
Dijelaskan, setelah perencana tersebut disusun, barulah bisa dilakukan pencairan dana. Dan saat ini, dana tersebut sudah ada pada rekening penerima. Namun sesuai Juklak) BNPB, sambung Far-Far, harus dibentuk KPB untuk nantinya KPB membuka rekening dan menarik kembali dana yang ada pada rekening penerima.

“Pengalihan dana dari rekening penerima ke rekening KPB itu atas persetujuan bersama. Dan itu sifatnya wajib. Karena pengelolaan pembiayaan pembangunan itu akan dilakukan oleh KPB berdasarkan tingkat kerusakan yang ada sesuai dengan Juklak BNPB,” akuinya.

Ia menuturkan, sebanyak 33 orang fasilitator yang diturunkan oleh Pemprov untuk bersama-sama dengan 79 KPB di Kota Ambon, guna membuat perencanaan pembangunan. Dan dari 1.600 penerima bantuan di Kota Ambon, baru terbentuk 79 KPB. Sehingga, masih ada sebagian yang belum terbentuk.

Dan 79 KPB itu telah di SK kan oleh kepala desa atau lurah yang ada. Dan saat ini, proses perencanaannya sudah mulai berjalan. Fasilitator yang diturunkan itu juga ikut mendorong bersama pemerintah Kota Ambon, kecamatan dan desa/kelurahan untuk segera membentuk KPB.

“Jadi, dana ini bisa cair ketika seluruh perencanaan pembangunan serta pembiayaannya telah dirampungkan oleh Fasilitator bersama tim teknis dan KPB untuk pembiayaan material, upah kerja dan lain sebagainnya. Jadi kita belum bisa pastikan kapan selesai,” tutup Far-Far. (UPE).

 

Comment