by

Bantuan Gempa 2019 Cair Pekan Depan

Ambon, BKA- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik kota maupun provinsi, memberikan kepastian terkait bantuan gempa tahun 2019 yang mulai dicairkan tanggal 9 November pekan depan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi bersama Komisi I DPRD Kota Ambon, Selasa (3/11).

Realisasi bantuan gempa 2019 ini, sebelumnya telah dijanjikan dua bulan lalu oleh BPBD Kota Ambon untuk mencairkan bantuan gempa bagi korban gempa lewat kelompok yang telah dibentuk. Namun realisasi bantuan tersebut belum juga dilakukan. Bahkan BPBD Provinsi telah membentuk Tim Fasilitator untuk memverifikasi data korban gempa hingga melakukan sosialisasi.

Naasnya, hingga saat ini belum dilakukan pencairan terhadap bantuan bencana tersebut. Bahkan BPBD Provinsi dan Kota dinilai lambat dalam pengurusan pencairan bantuan bencana.

“Sudah disepakati konsultan dan BPBD kota dan provinsi sesuai hasil rapat. Kita buat dalam kesimpulan sesuai kesepakatan bahwa tanggal 9 November pekan depan itu sudah bisa untuk proses pencairan bantuan gempa 2019. Dan kita akan lihat, kalau memang belum lagi berarti Pemerintah Kota gagal,” tandas Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (3/11).

Politisi PKS ini menilai, Pemerintah Daerah, dalam hal ini BPBD provinsi dan kota tidak melakukan komunikasi dengan baik terkait petunjuk pelaksana (juklak) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun sosialisasi kepada para penerima bantuan gempa. Sehingga belum ada realisasi terhadap bantuan tersebut hingga saat ini.

“Bantuan ini kan sudah dijanjikan dua bulan lalu oleh BPBD kota untuk dicairkan, tapi sampai saat ini belum ada. itu artinya saya menilai, kinerja dari BPBD kota dan peovinsi sangat lambat. Belum lagi soal fasilitator yang punya keterbatasan, itu juga harus dievaluasi,” sarannya.

Disebutkan, jika sampai tanggal 9 November pekan depan belum lagi ada pencairan bantuan gempa 2019, maka Pemerintah Kota dinilai gagal.

“Kalau misalnya belum ada realisasi, maka tidak ada konsekuensi apa apa. Tapi paling tidak ini membuktikan pemerintah gagal untuk bisa menyelesaikan tugas mereka. Artinya kalau tidak terealisasi maka dianggap gagal,” pungkasnya.

Hal senada ditambahkan Anggota Komisi I DPRD Ambon lainnya, Juluus Toisuta. Menurutnya, komisi telah mendorong agar dalam minggu ini pencairan bantuan gempa sudah harus dicairkan. Namun telah disepakati bahwa Senin tanggal 9 November pekan depan, bantuan tersebut sudah mulai dicairkan kepada penerima bantuan.

“Kita akan kawal sampai Senin depan, dan akan kita panggil ulang. Dan BPBD kota dan provinsi beserta konsultan sudah menjamin bahwa mereka akan salurkan. Sehingga masyarakat tahu dana itu sudah ada. Jangan sampai ada indikasi lain,” tukasnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Ambon ini menilai, koordinasi antara BPBD provinsi dan kota sangat lemah sehingga terjadi tabrakan. “Harapan kita, secara pribadi, kalau bisa proses ini harus tuntas dalam bulan ini. Karena sudah cukup lama dan masyarakat sudah kecewa,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf BPBD Kota Ambon, Peter Leweherila mengaku, kendala proses pencairan ada pada dokumen-dokumen tahapan pencairan, yang mana dokumen kelengkapan tentang pencairan tersebut yang belum masuk ke BPBD Kota Ambon.

“Setelah hasil ini, kalau dokumen sudah lengkap, silahkan proses untuk berjalan. Untuk jumlah kelompok yang sudah masuk ke PPK BPBD belum ada sampai saat ini. Jadi nanti kita lihat hari Senin berapa yang sudah masuk, dan itu yang dicairkan. Tapi saat ini kita belum bisa bilang berapa kelompok,” tutupnya. (UPE).

Comment