by

Bantuan Gempa 2019 Kembali Dipertanyakan

Ambon, BKA- Fraksi Perindo DPRD Kota Ambon, kembali mempertanyakan bantuan gempa tahun 2019 yang saat ini masih ditangani Tim Fasilitator dari Pemerintah Provinsi Maluku. Sebab, ada temuan nama-nama yang bukan penerima bantuan tetapi dimasukan sebagai penerima bantuan gempa.

“Kebetulan ada temuan di lingkungan saya. Ada beberapa orang. Dana gempa ini kan bertahap. Awalnya mereka ini tidak mendapatkan dana pembersihan rumah yang terkena gempa. Tetapi nama nama mereka ada di SK Walikota sebagai penerima bantuan gempa. Ini yang kita pertanyakan,” beber Harry, kepada wartawan, Sabtu (24/10).

Dikatakan, temuan ini nantinya akan disampaikan kepada teman tema fraksi untuk nantinya mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, guna mempertanyakan hal tersebut.

Selain itu, sambungnya, nama-nama yang telah dimasukan sebagai penerima bantuan itu, juga tidak disampaikan oleh pihak fasilitator. Sehingga dipertanyakan, apakah nantinya nama tersebut akan menerima bantuan gempa atau tidak.

Menurutnya, BPBD kota Ambon sebagai penanggung jawab serta pengelola bantuan gempa, harus lebih transparan terhadap para penerima bantuan bencana gempa tahun 2019.

Sehingga tidak ada opini publik yang beredar, soal dugaan nama nama siluman yang sengaja dimasukan sebagai penerima bantuan gempa.

“Nama sudah ada di SK tapi fasilitator tidak kasih tahu. Nama tercatat di SK tapi tidak ada di rekening di SK. Ini jadi catatan. Maka BPBD Kota harus lebih transparan. Jangan ketika warga konsultasi tapi diberikan intimidasi dan sebagainya. Itu temuan di warga Poka,” sebutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Ambon ini mengaku, banyak laporan terkait pelayanan buruk dari BOBD Kota Ambon ketika ada warga yang datang untuk mempertanyakan bantuan bencana.

Dan sebagai pelayan publik, tambah dia, BPBD harusnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Sebagai pelayan publik harus mengarahkan degan baik. Jangan masyarakat kecil yang konsultasi tapi jawabannya intimidasi. Bahkan ada oknum BPBD yang mengintimidasi warga. Katanya kalau terus terus bertanya, bantuannya akan diberikan tahun depan. Harusnya tidak seperti ini,” tutupnya. (UPE)

Comment