by

Banyak ASN SBT Malas Berkantor

Ambon, BKA- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten SBT, M. Nasir Rumata, mengakui, kalau masih banyak ASN dilingkup Pemkab Seram Bagian Timur (SBT) yang malas berkantor.

Bahkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), katanya, ada ASN yang tidak berkantor selama berbulan-bulan.

Menurut dia, banyak ASN yang bertugas di Bumi Ita Wotu itu melaksanakan tugas sesuka hati. Mereka bahkan masuk kantor tidak tepat waktu, sebagaimana yang telah dijadwalkan.

Semua itu terjadi, terangnya, karena kurangnya pengawasan terhadap kedisiplinan ASN di lingkup Pemkab SBT.

“Disiplin ASN di SBT ini sangat kurang. Mereka mau ke kantor itu jam berapa saja. Mungkin karena kesibukan lain, sehingga mengabaikan jam kerja. Padahal gaji mereka lancar,” ungkap Rumata, pada diskusi publik dengan tema “Efektivitas Pengawasan”, kemarin.

Buktinya, saat pihaknya bersama tim penegak disiplin mendampingi Wakil Bupati SBT, Idris Rumalutur, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) sekaligus bersilaturahim di sejumlah OPD beberapa waktu lalu, ditemukan banyak ASN yang tidak masuk kerja, bahkan telat masuk kantor.

“Kelihatanya pada awal tahun 2021. Kita sampai ke kantor, itu banyak kantor yang masih tertutup. Bahkan hanya ada satu dua orang yang masuk kantor. Itu pun tenaga honor,” ungkap Rumata.

Padahal telah jelas dalam Peraturan Daerah (Perda), telah ditetapkan jam masuk kantor bagi para pegawai di lingkup Pemkab SBT tepat Pukul 08.00 WIT. Tapi tetap saja masih banyak ASN yang telat masuk kantor.

“Namun pasca kunjungan itu, para ASN Pemkab SBT kini mulai rajin masuk kantor. Meski begitu, tim penegak disiplin sudah melakukan evaluasi di masing-masing OPD,” katanya.

Saat ini, ada beberapa oknum ASN malas alias nakal yang tengah diproses pihak BKD Kabupaten SBT, untuk diberikan pembinaan sebelum dijatuhi sanksi tegas.

“Masih banyak ASN yang malas berkantor hingga bertahun-tahun, tapi gajinya tetap berjalan. Hal ini menjadi catatan bagi BKD untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara Ketua KNPI SBT, Rusdi Rumata, menilai, selama ini pihak BKD dan Inspektorat Daerah diam melihat persoalan tersebut.

Menurutnya, ASN malas berkantor itu harus diberikan sanksi tegas, sebagaimana peraturan yang berlaku. “Atau paling sederhana, tahan gaji-gaji ASN nakal saja,” kata Tumata.

Dirinya berharap, DPRD SBT juga harus lebih serius melakukan fungsi pengawasannya. Sebab DPRD merupakan lembaga yang berkewajiban melakukan pengawasan.

“Tolong, DPRD SBT melalui komisi terkait harus serius. Jangan hanya sebatas koar di media sosial seperti Facebook,” sindir Rumata. (SOF)

Comment