by

Banyak Program Terbengkalai, Kinerja KKP Harus Dibenahi

Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam setahun terakhir dinilai hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan program strategis lain. Padahal, di masa pandemi covid-19, KKP menjadi salah satu kementerian strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Selain itu, KKP mempunyai peran untuk melindungi ekonomi kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha. Sayangnya, hal tersebut gagal dijalankan dengan optimal.
“Bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP sampai September 2020. Penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp5,82 triliun,” tutur Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Abdi Suhufan dikutip dari Mediaindonesia.com, Minggu, 29 November 2020.
Kondisi ini sangat ironis, mengingat banyak masyarakat di sektor kelautan dan perikanan membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan usaha di masa pandemi.
Ironi lainnya ialah belanja kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya, yang hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24 persen dari pagu anggaran Rp1,18 triliun.
“Tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya, akhirnya gagal tercapai,” imbuh Abdi.
Menurutnya, pandemi harus dimanfaatkan KKP untuk kembali menelaah prioritas pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Terutama, yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
“Tugas KKP masih banyak. Seperti, menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan dan memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan. Serta, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek,” pungkasnya.

(INT)

Comment